logo rilis
Soal GBHN, PDIP Tegaskan Hanya Setuju Amandemen Terbatas
Kontributor
Nailin In Saroh
11 Oktober 2019, 22:01 WIB
Soal GBHN, PDIP Tegaskan Hanya Setuju Amandemen Terbatas
Politisi PDIP Ahmad Basarah

RILIS.ID, Jakarta— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan setuju dengan rencana amandemen UUD 1945 dengan tujuan mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, PDIP tidak akan setuju jika amandemen melebar dan menyentuh perubahan sistem politik hingga mekanisme pemilihan presiden.

"Sikap PDIP saklek mengenai amandemen terbatas ini hanya khusus pada pasal tentang wewenang MPR untuk diberikan kembali wewenang menetapkan haluan negara, di luar itu kami tidak akan setuju," ujar politisi senior PDIP Ahmad Basarahdi Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Basarah menegaskan, partainya juga tidak akan setuju jika ada wacana perubahan pasal-pasal lain, seperti tata cara pemilihan presiden. Sebab, menurutnya, pengembalian wewenang GBHN oleh MPR tidak berarti kemudian presiden harus dipilih kembali oleh MPR.

"Apalagi menyangkut pasal 6a tentang tata cara pemilihan presiden karena hadirnya haluan negara ini tidak berarti bahwa presiden harus kembali dipilih oleh MPR," jelas Wakil Ketua MPR itu.

Basarah membantah isu pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945.

"Tidak ada," ujar Basarah.

Wacana amandemen terbatas UUD 1945 terus bergulir di MPR. Namun demikian, Fraksi-fraksi di MPR RI belum bersepakat soal wacana amandemen UUD 1945 yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID