logo rilis
Soal Demo 22 Mei, PDIP: Kalau Ganggu Ketertiban, Aparat Menindak
Kontributor
Sukma Alam
21 Mei 2019, 11:59 WIB
Soal Demo 22 Mei, PDIP: Kalau Ganggu Ketertiban, Aparat Menindak
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu 2019, seharusnya menempuh jalur hukum yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang, di antaranya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aksi demo adalah upaya memaksakan kehendak dengan memprovokasi rakyat. Kalau mengganggu ketertiban umum, maka aparat penegak hukum punya legalitas untuk menindaknya," kata Hasto, Selasa (21/5/2019).

Hasto menjelaskan, dalam undang-undang sudah mengatur secara jelas, bahwa kalau ada pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu maka dapat menempuh jalur hukum. "Mereka yang tidak percaya pada penegakan hukum dan memilih gerakan menghasut rakyat, maka aparat keamanan memiliki dasar legalitas untuk menindak," jelas Hasto.

Hasto menambahkan, setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2019, pada 22 Mei, TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, maupun partai pengusung utama, PDI Perjuangan, tidak akan melakukan perayaan yang berlebihan, menyikapi pengumuman tersebut. "Kami lebih mengedepankan upaya merajut kembali persatuan bangsa dari pada selebrasi," katanya.

Hasto menjelaskan, gaya kepemimpinan Joko Widodo adalah sederhana, sehingga tidak perlu selebrasi berlebihan. 
"Ketika sejumlah lembaga survei kredibel mengumumkan hasil quick count, kami juga memilih mengedepankan upaya merajut persatuan," katanya.
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID