Home » Inspirasi » Sosok

Siti Zuhro, Penjaga Gawang Demokrasi Indonesia

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Peneliti senior Bidang Politik dan Demokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

USIANYA tak lagi muda, tapi aura kecantikannya belum juga sirna. Saat bertandang ke kantor rilis.id beberapa waktu silam, Siti Zuhro, peneliti senior Bidang Politik dan Demokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), membuat ruang redaksi di Pejaten Raya No. 33E Jakarta Selatan, sore itu, penuh pukau.

Mbak Wiwik, ia biasa disapa, begitu fasih tatkala membincang dunia politik Indonesia kontemporer. Tutur katanya pelan, satu demi satu ia urai benang kusut, membeber detail problematik yang mengimpit gerak demokratisasi negeri ini. Ada banyak pengetahuan baru yang ia tularkan, tentang “politik” dan “demokrasi”.

Memang, itulah yang menjadi pilihan hidupnya. Menjadi penjaga gawang demokrasi Indonesia. Analisis dan prediksi Wiwik di bidang politik dan demokrasi selalu didasarkan pada data dan kejernihan pengetahuan. Ia tak mau terikat pada satu kepentingan politik tertentu. Itulah yang menjadikannya selalu bernas dalam memberi pandangan politik. 

Politik praktis, oleh banyak orang, selalu disebut sebagai lahan tumbuh berkembangnya sirkulasi ekonomi. Uang yang tak jelas asal muasalnya bertebaran di sana. “Saya bilang, kalau saya mikir duit, setiap pemilu dan pilkada saya bisa kaya, tapi itu tidak saya lakukan. Tidak mau saya, tidak bisa tidur saya nantinya. Saya bersaksi, rayuan itu bukan puluhan juta tapi ratusan juta. Untuk pemilu saja, bila menjadi saksi ahli itu Rp650 juta. Tapi saya tidak mau,” ujar Wiwik penuh keyakinan. 

Karena sikap itu, Wiwik tak jarang digelari “ibu culun”. Ia bahkan disebut kolot. Tapi sekali lagi ia tegaskan, “Saya tidak mau, dan saya tidak bisa.” 

Bagi Wiwik, ini bukan soal martabat semata, ia hanya tak bisa menerimanya. Sederhana. Ia bangga dengan sikap itu. Hasilnya, setiap analisis dan prediksinya atas suatu peristiwa politik tertentu hampir tidak pernah meleset, nyaris sempurna. 

Dalam proses perbaikan demokrasi Indonesia, Wiwik menyebut perlunya proyek mercusuar atas kesenjangan yang diakibatkan kerja sama politik para pemangku kebijakan. Di sana, partai politik, penguasa, dan birokrat menjadi satu dalam proses memperkaya diri sendiri. Pemodal pun menjadi tak jelas lagi, sebab telah menjelma ke dalam tiga entitas tadi. 

Tak jarang, demi kepentingan ekonomi, ketiga entitas itu bekerja sama untuk menarik dukungan sebanyak-banyaknya, tidak ada lagi yang bicara bagaimana kesenjangan itu bisa diatasi. “Inilah era basa-basi yang harus dihabisi,” seru Wiwik dengan nada emosional. 

Ketahanan politik dan demokrasi sangat bergantung pada bangunan politik saat ini. Wiwik lalu menyatakan perlunya prakondisi menuju ke sana. Optimisme dalam membangun demokrasi adalah dengan menciptakan peranti yang bertujuan membangun rasa saling yang positif. Wiwik dengan tegas menyebut bahwa demokrasi esensinya adalah kepercayaan. 

“Jadi, kalau Anda masuk ke Australia, tidak pernah ada surat dengan kop surat lalu ada stempel lagi. Masyarakat demokratis itu jualannya adalah kepercayaan. Kekhawatiran itu hanya kepada masyarakat asing dan sebagainya,” ungkap Wiwik mulai membandingkan dengan negara lain, sekadar benchmarking

Masyarakat, menurutnya, akan memiliki keadaban tinggi bila keterikatannya pada hukum terus terjaga. Patuh pada hukum. 

Di penghujung November 2015, Wiwik berkesempatan melakukan studi banding ke Singapura. Di sana, ia menyaksikan bagaimana pembangunan smart mobility atau transportasi berjalan. Yang mengejutkan, proses pembangunan ini telah dilakukan sejak tahun 1960-an. 

Kelebihannya, Wiwik mengisahkan, proses pembangunan diiringi dengan pelibatan masyarakat sejak awal. Pemerintah Singapura menyuguhkan ide untuk membangun, lalu masyarakat dimintai pokok-pokok pikirannya. Masyarakat terlibat, seluruh konsepnya dijelaskan. Proses demikian ini, tutur Wiwik, adalah ciri masyarakat menuju smart nation. Kebijakan bersifat buttom up. Masyarakat terlibat sekaligus terikat hukum. 

Tidaklah elok membangun sesuatu yang parsial, sebab akarnya tidak dibangun. Akar yang dimaksudkan Wiwik adalah soal harga diri dan kepercayaan satu dengan lainnya. “Keluarga saya mungkin agak feodal. Kami selalu diajari soal dignity. Kita boleh tidak kaya tapi harus punya harga diri. Ajaran kecil itu saya adopsi sempurna,” terang Wiwik sembari mengenang petuah ayahnya. 

Wiwik, sang penjaga gawang demokrasi Indonesia, beranggapan bahwa penataan ulang sistem pemilu dan pilkada adalah keharusan. Sebab, di sanalah sebetulnya jantung demokrasi, khususnya partai politik. “Mustahil mengharapkan DPR yang baik, eksekutif yang sehat, bila partainya sakit. Perlu ada semacam prasyarat bagi terbentuknya satu institusi. Itulah yang disebut dengan kaderisasi,” tegas perempuan kelahiran Blitar, Jawa Timur, 7 November 1958, itu.

Saat ini, semua partai politik hanya disibukkan mengurusi manuver politik untuk memenangkan agenda pemilu dan pilkada. Sepanjang rezim Jokowi berlangsung, sejak 2014 sampai saat ini, setiap tahunnya merupakan tahun politik. Wiwik pun mengakui, itulah sebab mengapa kaderisasi tertinggal dan tidak terperhatikan. 

“Sangat penting menyederhanakan fraksi di DPR. Fraksi pendukung pemerintah dan oposisi pemerintah. Tidak seperti sekarang, ada 10 fraksi, akhirnya semua sibuk ngurusin diri sendiri. Belum lagi dualisme kepengurusan di internal partai,” ucapnya. 

Wiwik menaruh harapan besar pada partai politik sebagai pilar terpenting demokrasi. Baginya, ketua umum partai adalah manajer partai, bukan sosok yang bisa mengakses apa saja. Di samping itu, partai juga bertugas melaksanakan konvensi untuk memfilter pemimpin yang diinginkan rakyat. Di partai politik kadang kala kedekatan dan kekerabatan lebih dikedepankan. 

Hal itu lalu berimbas pada kepemimpinan nasional. Sejak Reformasi 1998, kata Wiwik, hampir “minim”, untuk tidak mengatakan, tidak ada keteladanan dari para pemangku kebijakan yang menyebut dirinya pemimpin. Wiwik beranggapan, inilah sebab para ahli Indonesia yang berasal dari luar negeri selalu menilai minor politik Indonesia. 

“Para ahli Indonesia itu mengapa ketika menulis Malaysia tidak sekeras dibanding Indonesia. Bagi mereka, politisi Indonesia itu tergolong tidak jelas dan penuh basa-basi. Sementara figur seperti Mahathir Mohamad adalah sosok yang blak-blakan. Indonesia tidak, hanya senyum-senyum, sementara ada masalah serius yang mau didiskusikan,” kritik Wiwik dengan nada agak tinggi. 

Rekrutmen kepemimpinan partai, baginya, sangatlah penting. Ia belum pernah menyaksikan ada partai mengundang anak bangsa terbaik dari ormas atau lembaga tertentu untuk menjadi kadernya. Baginya, orang pintar dan baik bila diminta untuk bergabung pasti akan mau. Yang terjadi justru sebaliknya, pertanyaan pertama yang selalu diajukan partai adalah berapa duitnya, populer atau tidak. 

Tak keliru, kalau kemudian Wiwik menyebut politik adalah gebyar. Di dalamnya selalu ada sorak-sorai kemenangan dan tangis kekalahan. Namun begitu, ia tetap menegaskan pesan, partai tidak boleh lupa bahwa penduduk Indonesia 60 persen pendidikannya masih belum tinggi. Sementara demokrasi membutuhkan penduduk yang educated. Parpol, menurutnya, punya tanggung jawab besar untuk mencerahkan dan mengedukasi masyarakat secara politik. 

“Sekarang, lebih parah lagi, keyakinan agama dikontestasikan dalam pilkada dan pemilu. Ini gawat. Kalau kita tidak setuju pada seseorang, itu personnya, bukan keyakinan agama dan sukunya. Jadi menurut saya, kamuflase yang diciptakan dari praktik politik kita ini tidaklah bagus,” tandasnya.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Siti ZuhroMbak WiwikSosok

loading...