logo rilis
Siti Zuhro: KPK Diamanatkan Berantas Korupsi Tak Pandang Bulu
Kontributor
Budi Prasetyo
14 Maret 2018, 12:08 WIB
Siti Zuhro: KPK Diamanatkan Berantas Korupsi Tak Pandang Bulu
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, KPK merupakan lembaga mandiri yang tidak bisa diintervensi oleh pihak siapapun. Sehingga, seruan untuk menunda proses pengumuman tersangka bagi kepala daerah itu dianggap kontraproduktif. 

"KPK komisioner mandiri yang diberikan amanat untuk pemberantasan korupsi tidak pandang bulu. Dia tidak terhalang peraturan yang membuat pemberantasan melemah," kata Siti ketika dikonfirmasi rilis.id di Surabaya, Rabu (14/3/2018).

Dia menjelaskan, secara organisasi KPK tidak berada di bawah Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sehingga, langkah KPK yang menolak seruan itu dianggap sebagai hal yang wajar. 

"Hubungan antara kemenko dan KPK bisa ditanyakan. Jangan sampai kita melakukan feedback memaknai tahun politik dengan menafikan masalah hukum," katanya. 

Menurut dia, dengan penegakan hukum yang dilakukan KPK, maka kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. 

"Proses demokrasi kita justru akan jadi baik ketika hukum menjadi landasan. Nanti kalau tidak ditegakkan proses Pilkada, adanya kejadian ini akan menjadi hal yang jamak," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta KPK menunda rencana pengumuman status tersangka terhadap pasangan calon yang maju di Pilkada 2018. Pasalnya, ia menilai langkah yang diambil KPK berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2018.

"Jangan sampai ada langkah-langkah tertentu, yang justru mengganggu jalannya pemilu. Yang kita harapkan, sukses, aman, tertib," tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3) kemarin.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)