logo rilis
Sistem Zonasi Belum Siap, DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan PPDB
Kontributor
Nailin In Saroh
26 Juni 2019, 19:00 WIB
Sistem Zonasi Belum Siap, DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan PPDB
Ilustrasi Reni Marlinawati

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati, mendorong pemerintah berbenah terkait penerapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Menurut Reni, salah satu penyebab kisruhnya penerapan PPDB sistem zonasi tahun ini karena minimnya sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 

Hal itu dapat dilihat dari tindakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung melakukan revisi terhadap Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 menjadi Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 tentang PPDB. 

"Merevisi Permendibud tidak akan efektif jika perangkat untuk pelaksanaan sistem zonasi belum siap. Persiapan yang dimaksud itu seperti pembinaan pemda, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pemerataan guru berkualitas, sehingga standarnya sama," ujar Reni di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Reni menjelaskan, tidak masifnya sosialisasi juga nampak dari pemda yang seolah kaget dengan Permendikbud 51 tahun 2018. Permendikbud dinilai tidak bisa dilaksanakan karena karakter daerah yang berbeda. 

"Kalau sosialisasi masif, harusnya statment seperti itu tidak boleh terungkap. Pemda harusnya menjadi orang terdepan yang memastikan apakah sekolah siap atau tidak," katanya.

Politisi PPP ini menilai, secara konsep, PPDB sistem zonasi sudah baik, namun jika perangkat belum maksimal, pasti tetap menuai masalah. 

"Tujuan sistem zonasi ini memberikan pelayanan kesamaan kepada peserta didik dengan kondisi berbeda, namun nyatanya sekolah negeri kita belum memiliki standar yang sama. Bayangkan, dari 13.500 SMA yang akreditasinya A hanya 25 persen, yang B hanya 35 persen selebihnya C dan D. Ini dulu lah dibenahi," ungkap dia.

Untuk itu, Reni menilai, pelaksanaan PPDB sistem zonasi perlu ditunda, sampai pemerintah menerapkan pemeratan standar pendidikan negeri di Indonesia, terlebih saat ini sudah disiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperbaiki sarpras dan mutu pendidikan. 

"Harus diingat, pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia tanpa diributkan harus masuk sekolah mana, anak memiliki hak untuk masuk sekolah manapun yang dia kehendaki. Jika standar sekolah sudah sama, PPDB sistem zonasi tidak perlu lagi, karena secara naluri pasti akan memilih seoklah yang dekat dengan rumah," tukasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID