Home » Elektoral

Sipol KPU Ancam Hak Partai Politik

print this page Senin, 13/11/2017 | 22:19

Sidang dugaan pelanggaran adminsitratif di Bawaslu RI. FOTO: RILIS.DI/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta— Penasihat hukum Partai Bulan Bintang (PBB) Yurisman Star menilai, sistem informasi partai politik (Sipol) tidak layak menjadi acuan untuk menentukan lolos tidaknya partai politik peserta Pemilu. 

Pasalnya, Sipol yang diwajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 tidak terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Apakah layak bicara partai politik mengambil keputusan Sipol-nya tanpa komunikasi, dan tanpa legalitas. Apakah melalui Sipol bisa manjatuhkan kredibilitas partai politik karena hal itu sangat naif dijadikan patokan," kata Yurisman Star di kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, (13/11/2017).

Sipol sendiri telah diwajibkan oleh KPU bagi partai politik untuk menginput semua dokumennya agar terdaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2019. Pada tahapan pendaftaran, 13 partai politik dinyatakan tidak lolos, salah satunya PBB, lantaran pengisian Sipol belum terpenuhi. 

Partai PBB, imbuh Yurisman, tidak ada masalah dengan persyaratan yang dipersyaratkan melalui undang-undang. Dia memastikan, secara administratif PBB telah memenuhi persyaratan tersebut ke KPU. 

Karenanya, dia yakin PBB akan lolos melalui keputusan Bawaslu nanti sebagai partai peserta pemilu 2019.  "PBB lengkap, baik secara administratif maupun dalam hal Sipol," pungkas Yurisman. 

Penulis Armidis Fahmi
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

Partai PBBBawaslu RI Sipol

loading...