logo rilis
Sindir Golkar, PKB Nilai Audisi Cawapres Tak Ada di Konstitusi
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
04 April 2018, 17:04 WIB
Sindir Golkar, PKB Nilai Audisi Cawapres Tak Ada di Konstitusi
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Partai Golkar yang menginginkan mekanisme penjaringan dan nominasi layaknya audisi untuk memilih cawapres pendamping Presiden Joko Widodo. Menurut Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, audisi cawapres tak ada dalam konstitusi Indonesia.

"Audisi tidak dikenal dalam konstitusi kita," kata Karding kepada rilis.id, Rabu (4/4/2018).

Dia meminta Golkar memberikan penjelasan seperti apa usulan audisi cawapres pendamping Jokowi tersebut. Karena menurutnya, pemilihan cawapres adalah kewenangan dari Jokowi bersama partai koalisi pendukungnya.

Jokowi, kata Karding, nantinya tentu punya pertimbangan sendiri terkait kriteria dari kandidat cawapres yang akan dipilihnya. Sehingga, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Soal cawapres Pak Jokowi, tentu cara merekrut atau memilihnya tentu sangat tergantung Pak Jokowi. Jadi serahkan saja kepada Pak Jokowi dan tim yang beliau bentuk," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan diberlakukannya tahap penjaringan dan seleksi serta nominasi cawapres pendamping Jokowi di Pemilihan Presiden 2019. Dia bahkan mengusulkan pada April ini tahapan itu sudah bisa dimulai.

"Kami berharap memasuki bulan April ini sudah ada pembicaraan yang cukup serius di antara sesama partai politik pendukung Pak Jokowi terkait persiapan penetapan cawapres, setidaknya sudah ada kesepakatan tentang mekanisme penetapan, tentu dengan melibatkan Pak Jokowi di dalamnya sebagai capres. Mungkin perlu dipertimbangkan adanya tahap penjaringan dan tahap seleksi serta nominasi calon," tandasnya.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)