logo rilis
Siang Ini Komisi IX Gelar Rapat Bahas TKA Bareng Tiga Instansi
Kontributor
Zul Sikumbang
26 April 2018, 13:22 WIB
Siang Ini Komisi IX Gelar Rapat Bahas TKA Bareng Tiga Instansi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyatakan, siang ini Komisi IX DPR akan menggelar rapat dengan pemerintah terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Kami sudah kirim undangan (lewat pimpinan untuk pemerintah), minta izin siang setelah paripurna Insya Allah (rapat). Nanti pemerintah diberikan kesempatan untuk mengklarifiksi terhadap berbagai isu-isu mengenai Perpres TKA,” kata Dede Yusuf di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dirinya juga sudah membaca Perpres 20/2018. Dalam Perpres itu, tidak ada pengaturan secara jelas tentang TKA ilegal.

“Tetapi ada beberapa poin yang mungkin beda dengan UU di atasnya. Perpres tidak disebutkan bagaimana dengan TKA ilegal, karena justru perhatian kita adalah TKA ilegalnya. Kalau TKA legalnya saya pikir dalam Perpres ini masih batas wajar, tapi yang ilegalnya ada beberapa hal yang tidak tercatat dan tidak tertulis disitu,” kata Dede.

Menurutnya, dalam Perpres 20/2018 tidak disebutkan batasan pekerjaan yang diberikan. Meskipun ada syarat kompetensi terhadap TKA, tapi berapa kebutuhan yang dibutuhkan tidak disebutkan.

“Kedua job desk, batasannya tentu, jangan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja nasional dikerjakan oleh TKA,” ujarnya.

“Kita dengar di berbagai media, kemarin temuan Ombudsman, ada tiga ribuan dari 21 ribu pekerja di Morowali . Masa iya 3.000 itu supervisor semua, teknisi semua, tentu kami harus pertanyakan hal itu,” kata politisi Demokrat itu.

Rapat kerja Komisi IX akan mengundang Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Imigrasi.

“Imigrasi menjadi titik sentral penting, dalam tanda kutip masuknya pekerja yang diduga oleh masyarakat sebagai serbuan TKA justru masuk menggunakan visa masuk ke Indonesia sebagai turis atau bisnis, bukan visa bekerja,” pungkas Dede Yusuf.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)