logo rilis
Setya Novanto Pasrah Hadapi Tuntutan KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
29 Maret 2018, 10:14 WIB
Setya Novanto Pasrah Hadapi Tuntutan KPK
Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terdakwa pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Setya Novanto, pasrah menghadapi tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Ia mengaku percayakan pada Jaksa terkait ancaman penjaranya kelak.

"Kita dengarkan JPU dan percayakan pada JPU," papar Novanto di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Terkait dengan permohonan Justice Collaborator (JC) itu, Novanto juga menyerahkan sepenuhnya pada KPK. Ia pasrah jika JC tidak dikabulkan oleh KPK.

"Iya kita serahkan KPK soal JC," singkatnya.

Sementara itu, kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya mengungkapkan, kliennya siap menjalani sidang dengan agenda tuntutan hari ini. Ia berharap agar setidaknya JC Novanto dikabulkan oleh KPK. Mengingat mantan Ketua DPR RI itu sudah kooperatif.

"Pak Novanto mengambil pilihan jadi JC secara persyaratan undang-undang sudah cukup memadai. Pertama beliau mengakui perbuatannya, kedua beliau mengembalikan sejumlah Rp5 miliar adalah bagian dari JC, mengembalikan apa yang diduga hasil tindak pidana misalnya. Ketiga adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum, terutama mendorong Pak Irvanto mau bekerja sama dengan penegak hukum, dan yang terakhir adalah testimoni," ungkapnya.

Diketahui dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ini, Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR dalam proyek senilai Rp5,9 Triliun.

Dari nilai proyek tersebut, perbuatan Setya Novanto itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. "Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar diduga sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran. Pasalnya, dalam surat dakwaan, ia melakukan banyak pertemuan yang dihadiri pengusaha dan pejabat Kemendagri untuk membicarakan khusus terkait e-KTP.

Seperti pertemuan dengan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek e-KTP dan menggolkan usulan anggaran Rp5,9 triliun di DPR. Kendati demikian, ia meminta agar jatah fee sebesar 5 persen untuk kemudian diberikan ke beberapa anggota DPR.

Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)