logo rilis
Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara, JK Prihatin
Kontributor
Sukma Alam
24 April 2018, 15:21 WIB
Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara, JK Prihatin
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi vonis terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus korupsi proyek e-KTP.  Ia mengaku prihatin atas vonis tersebut.

"Tentu prihatin, inilah keputusan hakim yang tentu dipertimbangkan dengan baik. Ini juga peringatan kepada siapa saja untuk tidak mengambil tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum," kata JK di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

JK juga memperingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya kelompok atau perorangan.

"Jangan mempergunakan, memperkaya diri dengan jabatan karena apa yang terjadi (dengan Setnov) itu kan memperkaya diri dengan jabatan itu," jelasnya.

Sebelumnya, Setya Novanto, divonis pidana penjara selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi. Tak hanya itu saja, ia juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setya Novanto pidana penjara 15 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan," kata ketua Majelis Hakim Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Selasa (24/3/2018).

Menurut hakim, Setya Novanto telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, ia terbukti memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1.

"Terdakwa Setya Novanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," paparnya.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dikenakan pidana tambahan dengan mewajibkan ia membayar uang pengganti sebanyak US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

"Dengan ketentuan apabila tidak bayar saat satu bulan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta benda akan disita. Apabila harta benda tidak cukup maka diganti pidana 2 tahun," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, hakim Yanto juga mengabulkan tuntutan Jaksa untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

"Mencabut hak terdakwa untuk duduki jabatan publik 5 tahun," paparnya.

Mendengar putusan itu, kedua belah pihak baik pihak Setya Novanto maupun Jaksa Penuntut Umum sepakat meminta waktu untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Terima kasih yang mulia tanpa mengurangi rasa hormat setelah saya konsultasi dengan tim penasehat hukum saya minta waktu," paparnya.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)