logo rilis
Setelah Novanto, KPK Diminta Usut Korporasi yang Terlibat e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
26 April 2018, 15:38 WIB
Setelah Novanto, KPK Diminta Usut Korporasi yang Terlibat e-KTP
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk tetap melanjutkan perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Kali ini KPK diminta untuk menindaklanjuti korporasi-korporasi yang terbukti bermain dalam kasus ini.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berujar, pengusutan secara tuntas adalah dengan menjerat semua pihak yang terlibat baik disebutkan maupun tidak disebutkan dalam dakwaan.

"KPK tidak boleh hanya berfokus pada keterlibatan aktor individual tetapi juga perusahaan dan pemilik manfaat dari perusahaan," katanya, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Menurutnya, untuk perusahaan maka KPK dapat berpegangan pada Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sementara itu, pemilik manfaat sudah didefinisikan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Beneficial Owners).

"Skema penanganan double track system (individu dan korporasi) ini diharapkan dapat membongkar jaringan korupsi dalam kasus e-KTP. Selain itu, penanganan kasus demikian juga penting sebagai acuan bagi KPK dalam menangani kasus-kasus lainnya. Publik tentu saja menanti keadilan dari penanganan KPK terhadap kasus ini," paparnya.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)