logo rilis
Setara: Koopssusgab Hanya Bersifat Perbantuan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 Mei 2018, 09:36 WIB
Setara: Koopssusgab Hanya Bersifat Perbantuan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mengatakan pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI oleh Presiden Jokowi prinsipnya dapat diterima sepanjang tetap mematuhi Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI, di mana pelibatan TNI bersifat sementara.

"Serta merupakan 'last resort' atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka 'integrated criminal justice system'," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Setara Institute mengingatkan setiap pihak dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah Presiden tentang pelibatan TNI, agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan.

Bahkan, lanjut dia, perbantuan militer juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri (beyond the police capacity).

"Polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi. Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal," ujarnya.

Diketahui, TNI tengah menyiapkan pasukan khusus lainnya menanggulangi aksi terorisme bernama Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Koopssusgab untuk memberantas teror.

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pembentukan Koopssusgab tidak perlu menunggu RUU Terorisme disahkan.Di dalamnya terdapat pasukan khusus darat, laut, dan udara yang terpilih.

"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang. Intinya siap serahkan pada aparat keamanan, kita siap mengahadapi situasi apapun. Masyarakat nggak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," ujar Moeldoko.

Diketahui, kerusuhan di Mako Brimob terjadi pada Selasa (8/5). Setelah itu, terjadi beberapa peristiwa berkaitan dengan tindak pidana terorisme susulan. Pada Minggu (13/5) pagi, terjadi serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, disusul bom meledak di rusunawa di Sidoarjo, hingga penyerangan ke Mapolda Riau hari ini.

Rangkaian penangkapan pun dilakukan aparat seiring rentetan teror itu. Sebanyak 33 orang ditangkap hingga Rabu (16/5) sore.

"33 jumlahnya sampai hari ini," kata Wakapolri Komjen Syafruddin seusai pemakaman Iptu Anumerta Auzar di TPU Kelurahan Bambu Kuning, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, Rabu (16/5/2018).

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)