logo rilis

Sertifikasi Tanah Jokowi, Pemerintah Dinilai Belum Jalankan Reforma Agraria
Kontributor

21 Maret 2018, 18:42 WIB
Sertifikasi Tanah Jokowi, Pemerintah Dinilai Belum Jalankan Reforma Agraria
Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin (kiri). FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak menjalanlan land reform atau reforma agraria. 

Seharusnya, reforma agraria mampu mengentaskan ketimpangan sosial dan itu tidak dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Justru menurutnya, yang dilakukan hanya sertifikasi tanah.  

"Sertifikasi tanah sekarang ini, bukan bagian penting dari reforma agraria. Seharusnya, reforma agraria itu memberikan hak sekaligus mengurangi ketimpangan sosial," kata Iwan dalam diskusi ‘Sertifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria?’ di Jakarta, Rabu (21/3/2018). 

Menurutnya, jika yang disasar pemerintah hanya sertifikasi, maka yang terjadi semakin membuat ketimpangan tetap eksis. Hal ini, yang harus diluruskan oleh pemerintah. 

"Saya kira itu yang harus diluruskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang," tuturnya. 

Dia juga memandang, cara yang dipakai selama ini tidak pernah berimbang antara redistribusi dan legalisasi. Di antara keduanya, yang terus didorong pemerintah hanyalah legalisasi dengan cara sertifikasi tanah, sedangkan redistribusinya hampir tidak pernah.  

Meski demikian, bukan berarti tidak ada redistribusi tanah. Dia mengakui, redistribusi itu ada, namun di lapangan targetnya sangat kecil. 

Dari rata-rata yang diungkapnya, kepemilikan tanah rakyat hanya 0,3 hektar. Padahal menurutnya, dengan angka itu tidak mampu mencukupi kesejahteraan rakyat.  

"Rata-rata kepemilikan rakyat itu kecil. Rata-rata petani kita itu hanya punya 0,3 hektar. Nah 0,3 hektar itu kalau dilegalisasi, enggak cukup. Enggak bisa untuk kesejahteraan mereka," ungkapnya.  

Karenanya, pemerintah harus berperan juga dalam redistribusinya. Sebab, selama ini lebih banyak mendorong legalisasi daripada redistribusi untuk rakyat. 

"Jika hanya legalisasi, tidak boleh disebut dengan reforma agraria dan, jika yang dicecar sejak awal itu legalisasi, pemerintah lupa bahwa inti dari reforma agraria itu adalah redistribusi tanah," tandasnya.  

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)