logo rilis
Serikat Buruh Sejahtera Sebut Ada Unsur Politik dalam Isu TKA
Elvi R
23 April 2018, 13:10 WIB
Serikat Buruh Sejahtera Sebut Ada Unsur Politik dalam Isu TKA
Sejumlah buruh perempuan mengikuti aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta, 1 Mei 2017. Mereka menuntut pemerintah menghapuskan outsourcing, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mengatakan, Perpres Nomor 20 tahun 2018, tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Hal ini dikemukakan menyusul adanya rencana mengangkat isu utama yang diangkat sekelompok buruh lainnya dalam May Day yakni mengenai penolakan masuknya TKA Cina unskilled worker atau buruh kasar dari China ke Indonesia. 

"Bahwa Perpres No. 20 tahun 2018 tentang penggunaan TKA tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya," ungkap Mudhofir, Senin (23/4/2018).

Dia menyayangkan jika momentum memperingati hari buruh justru yang ditonjolkan soal politisasi isu TKA. Seolah-olah TKA secara bebas dapat bekerja di Indonesia, padahal Perpres tersebut mengatur untuk jabatan tertentu yang memiliki keahlian dengan tetap didampingi tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

Soal adanya penggunaan TKA illegal, dia meminta Pengawas Ketenaga kerjaan untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. Mudhofir menyebut, hal tersebut menjadi tanggung jawab serikat buruh untuk melaporkan adanya pelanggaran penggunaan TKA yang ilegal.

"Soal bebas TKA itu tidak ada dan tidak benar. Itu isu digoreng memanfaatkan tahun politik," tuturnya.

Dia juga mengimbau seluruh buruh agar waspada dan tak tergiur dengan isu yang sengaja dibangun guna mendongkrak kepentingan sekelompok orang tertentu di tahun poltitik. Namun, kata dia, harusnya memanfaatkan momentum May Day guna memperjuangkan hak-hak buruh. 

"Justru kita harus mengawal proses keluarnya aturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian. Kami mengharapkan buruh tetap tenang dan tidak resah," tutupnya.


500
komentar (0)