logo rilis
Serap Aspirasi 'Ojol', DPR Akan Revisi UU
Kontributor

23 April 2018, 19:51 WIB
Serap Aspirasi 'Ojol', DPR Akan Revisi UU
Aksi unjuk rasa para driver ojek online. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi V DPR RI akan merevisi UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Hal ini menyikapi tuntutan para driver ojek online yang melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR pada Senin (23/4/2018).

"Salah satu poin revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas berkaitan dengan keberadaan sepeda motor menjadi transportasi publik itu seperti apa," kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis.

Poin lain dari revisi UU tersebut menyangkut transportasi online yang diatur oleh Kemenhub dan Kominfo. Kedua kementerian itu menganggap ojek online adalah "liar".

"Mereka menganggap ini kan liar dan sebagainya. Jadi, harus ada kejelasan dan ketegasan dari pemerintah. Padahal pemerintah tahu. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah untuk tidak tutup mata,” kata Fary.

Terkait dengan keluhan dari ojek online, Komisi V DPR RI akan memanggil Kemenhub dan aplikator untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Kenapa enggak bisa diatasi persoalan ini, terus jangan bilang tidak apa-apa, terus kalau seperti itu apakah pemerintah mau diam saja, gak bisa dong," sebut politisi asal NTT itu.

Sebelumnya, Ribuan pengemudi ojek daring dari perusahaan aplikasi Grab dan Go-Jek melakukan aksi unjuk rasa "234 Ojek Online NKRI" di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Para pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda dua (Garda) tersebut telah berkumpul sejak 13.00 WIB dan menyampaikan tuntutannya terkait regulasi dan peningkatan insentif yang dinilai terlalu kecil.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID