logo rilis

Senjakala Setya Novanto: Ditinggal Para Loyalisnya
Kontributor
Tari Oktaviani
28 Maret 2018, 15:39 WIB
Senjakala Setya Novanto: Ditinggal Para Loyalisnya
Setya Novanto kala masih menjabat Ketua DPR RI. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto siap-siap mendengarkan tuntutan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/3) esok.

Dari pengamatan rilis.id, selama persidangan yang hampir memakan waktu tiga bulan lamanya hingga mendekati tuntutan tersebut, Novanto tak banyak ditemani loyalisnya.

Mulanya memang, dua petinggi DPP Partai Golkar menghadiri sidang dakwaan kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Kedua orang itu ialah Idrus Marham yang dulunya Sekjen Partai Golkar, dan Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Namun, setelah tiga kali persidangan, tak ada lagi kemunculan dua orang itu dalam sidang.

Bahkan, tak tanggung-tanggung, hingga mau akhir persidangan, tak ada nampak batang hidung politisi Golkar menemani Novanto di persidangannnya. Hanya ada seorang wanita yang setia dari awal sampai akhir datang ke persidangan Setya Novanto, yakni istrinya, Deisti Astiani Tagor.

Terbaru, Melchias Markus Mekeng, Ketua Banggar DPR saat pembahasan proyek e-KTP mulai dilakukan dan kala Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi, berniat melaporkan Novanto kalau masih mengungkit-ungkit namanya di persidangan. 

Kendati begitu, dalam pemeriksaan keterangan saksi meringankan, ada tiga politisi Golkar yang bersedia. Ketiganya, yaitu Mahyudin, Freddy Latumahina, dan Melki Laka Lena.

Diketahui dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ini, Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR dalam proyek senilai Rp5,9 triliun.

Dari nilai proyek tersebut, perbuatan Setya Novanto itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. "Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar diduga sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran. Pasalnya, dalam surat dakwaan, ia melakukan banyak pertemuan yang dihadiri pengusaha dan pejabat Kemendagri untuk membicarakan khusus terkait e-KTP.

Seperti pertemuan dengan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek e-KTP dan menggolkan usulan anggaran Rp5,9 triliun di DPR. Kendati demikian, ia meminta agar jatah fee sebesar 5 persen untuk kemudian diberikan ke beberapa anggota DPR.

Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)