logo rilis

Sengketa Lahan UNTAG, Pihak Tedja Sayangkan Ketidakhadiran Saksi Kunci
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
05 Desember 2018, 21:15 WIB
Sengketa Lahan UNTAG, Pihak Tedja Sayangkan Ketidakhadiran Saksi Kunci
FOTO: Times Indonesia

RILIS.ID, Jakarta— Saksi kunci dalam kasus sengketa lahan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Rudyono Darsono, dengan terdakwa Tedja Widjaja kembali tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu (5/12/2018).

Sidang yang harusnya menghadirkan dua orang saksi, hanya menghadirkan Bendahara II dari Yayasan UNTAG, Surati. Kepada majelis hakim, dia mengaku tidak banyak tahu soal sengketa lahan UNTAG dengan terdakwa.

Dia mengaku, hanya diminta membuat bukti penerimaan uang sebesar Rp16 juta untuk pembuatan bank garansi yang menjadi jaminan jual beli tanah. Tapi, tak paham soal transaksi jual beli tersebut.
 
Kuasa hukum Tedja Widjaja, Andreas Nahot Silitonga, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran saksi kunci, serta ketidaktahuan saksi dalam persidangan.

Apalagi, menurut dia, ada kontradiksi dengan pernyataan saksi sebelumnya, Yopita Ani  Wilujeng, sebagai Bendahara I dari Yayasan UNTAG. Di mana, ada pernyataan bahwa dia (Yopita) menyimpan bukti asli.

"Kami kecewa karena saksi yang dihadirkan ternyata banyak tidak tahu," kata Andreas usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dia berharap agar pada persidangan mendatang, saksi kunci Rudyono bisa hadir. Dengan begitu, pihaknya dapat membuktikan tuntutan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam kasus sengketa ini.

Berdasarkan informasi, Rudyono sendiri dalam kondisi sakit, sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan. Pihak Tedja pun berharap agar saksi kunci tersebut segera sembuh, supaya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Sumber perkara sendiri bermula dari transaksi jual-beli lahan seluas 3,2 hektare antara Yayasan Untag yang diwakili Rudyono Darsono dengan Tedja Widjaya selaku Direktur PT Graha Mahardika (PT GM).

Kesepakatan tersebut terjadi pada 2009 silam dengan nilai transaksi sebesar Rp65,6 miliar. Lahan tersebut berada di Jalan Sunter Permai Raya, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Dalam perjanjian tersebut, Tedja diminta membayar secara bertahap, tertuang dalam akta perjanjian kerjasama No.58, tangal 28 Oktober 2009. Pihak PT GM mengklaim sudah melunasi pembayarannya.

Pertama, pembayaran uang muka Rp 6,445 miliar. Kemudian pembayaran senilai Rp15 miliar. Selanjutnya Rp16,145 miliar dibayar tunai bertahap selama 36 bulan, dan terakhir dibayar dengan pembangunan gedung kampus baru dengan nilai minimal Rp24 miliar.

Bahkan untuk pembangunan kampus, Tedja Widjaja  pada akhirnya harus mengeluarkan uang hingga Rp31 miliar. Kemudian ada permintaan lagi untuk renovasi gedung lama, penyediaan alat laboratorium sehingga totalnya mencapai Rp 46 miliar.

Gedung kampus baru yang dijadikan salah satu mekanisme pembayaran tersebut telah digunakan untuk mahasiswa UNTAG berkuliah sejak 2012.

Pada Juni 2017, Yayasan UNTAG melaporkan dugaan tindak pidana oleh Tedja Widjaja ke polisi. Pihak kepolisian pun melimpahkannya ke kejaksaan yang berlanjut ke penuntutan hingga akhirnya naik ke persidangan pada awal Oktober 2018 lalu.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuding Tedja belum melakukan pembayaran sebesar Rp15 miliar, di mana uang tersebut akan digunakan pihak UNTAG untuk membeli tanah di lokasi lain sebagai pengganti tanah di Sunter.

Tedja didakwa telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan penerbitan Bank Garansi agar pihak UNTAG bersedia menandatangani akte jual beli. Namun, faktanya, klaim pihak UNTAG tak pernah terbit.

Selain itu, Tedja juga dianggap melakukan penggelapan lantaran menjaminkan lima sertifikat tanah kepada Bank ICBC dan Bank Artha Graha.

Terkait hal tersebut, Andreas mengatakan, tudingan belum melunasi pembayaran, kliennya memiliki bukti transfer bank, dan pihak UNTAG, kata dia, sudah mengeluarkan keterangan lunas tertanggal 18 Februari 2015.

Sementara mengenai  bank garansi, dalam perjanjian jual beli tidak pernah ada ketentuan bahwa Tedja akan memberikan bank garansi.

"Soal bukti tanda terima sebesar Rp16 juta sebagai biaya pembuatan bank garansi sangatlah tidak relevan, karena tidak mungkin Tedja membayarnya ke pihak UNTAG sebagai penjual, terlebih lagi nilainya tidak sebanding dengan nilai transaksi tanah sebesar Rp65 miliar," ujar Andreas.

Dalam praktiknya, kata dia, biaya penerbitan bank garansi adalah dua persen dari nilai bank garansi atau sebesar Rp1,3 miliar.

Mengenai tuduhan penggelapan dengan menjaminkan sertifikat-sertifikat tanah ke bank, dia menegaskan bahwa penjaminan tersebut dilakukan lantaran sertifikat memang telah dimiliki oleh PT GM, Tedja, dan istrinya.

"Sertifikat yang dijaminkan ke Bank ICBC dan Bank Artha Graha adalah atas nama PT Graha Mahardikka, Tedja Widjaja, dan Lindawati Lesaman (Istri Tedja). Nama-nama tersebut merupakan pemilik dan berhak, termasuk untuk menjaminkan ke bank," tutupnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)