logo rilis

Selain Rempah, BPTP Malut Lestarikan SDG Fauna
Kontributor

06 Mei 2018, 18:22 WIB
Selain Rempah, BPTP Malut Lestarikan SDG Fauna
Burung nuri Ternate dan kera Bacan yang dilepasliarkan di Kompleks KP Bacan, Maluku Utara, 3 Mei 2018. FOTO: Balitbangtan Kementan

RILIS.ID, Pulau Bacan— Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku Utara melepasliarkan satu ekor kera Bacan/Yaki dan delapan ekor burung nuri Ternate di Kompleks Kebun Percobaan Bacan, Malut, Kamis (3/5/2018). Acara dihadiri perwakilan KSDA Ternate, KSDA Bacan, LSM Labuha Bacan, serta disaksikan pegawai BPTP Malut.

KP Bacan yang dikelola Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Malut menjadi lokasi kegiatan, lantaran sebagian area hutannya masih asli dan berbatasan langsung dengan hutan lindung.

KP Bacan merupakan pusat konservasi sumber daya genetik (SDG) aneka tanaman rempah, seperti pala, cengkeh, kayu manis, vanili, kopi, dan kakao. Ia terletak di area Cagar Alam Gunung Sibela yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/1987 tanggal 15 Oktober 1987.

Gunung Sibela, salah satu gunung tertinggi di Malut dengan ketinggian 2.118 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas KP Bacan sekitar 279 hektare. Beberapa lokasinya merupakan area konservasi hutan lindung.

Tak heran, bila KP Bacan menyimpan potensi SDG fauna. Di antaranya, kera Bacan (macaca nigra), bayan (electus roratus), burung raja (cicinnurus regius), kakatua alba (cacatua alba), nuri Ternate (lorius garrulus), dan perkicit violet (eos squamata).

Sayangnya, sejumlah fauna populasinya mulai menurun seiring tingginya aktivitas manusia. Kera bacan, misalnya. Sehingga, ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, SK Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/um/8/1970 tanggal 29 Januari 1970, dan SK Menteri Kehutanan Nomor 301/Kpts-II/1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dalam daftar yang dikeluarkan IUCN, kera Bacan atau disebut Yaki dalam bahasa lokal, digolongkan sebagai satwa hampir punah (endangered). Karenanya, dicantumkan dalam Apendix II CITES.

Terpisah, Kepala BPTP Malut, Dr. Ir. Bram Brahmantiyo, M.Si, berharap, keberadaan satwa liar yang dilepaskan tersebut terus terjaga. Dia juga berkeinginan, penjarahan hutan dikurangi secara bersama-sama melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.

Sumber: Hardin La Abu/Balitbangtan Kementan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)