logo rilis
Selain Minat Baca, Fadli Zon Nilai Harga Buku juga Kemahalan
Kontributor
Zul Sikumbang
17 Mei 2018, 14:10 WIB
Selain Minat Baca, Fadli Zon Nilai Harga Buku juga Kemahalan
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mencatat beberapa hal terkait dengan peringatan Hari Buku Nasional yang jatuh setiap 17 Mei. Katanya, salah satu masalah dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah rendahnya minat baca. 

Sayangnya, soal minat baca ini selama ini didudukkan semata sebagai soal hobi yang sifatnya personal belaka, sehingga kita jadi miskin rekayasa yang sifatnya kolektif atau struktural untuk mempengaruhi hal tersebut. 

“Hambatan struktural terbesar bagi usaha untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia adalah rendahnya daya beli masyarakat," kata dia di Jakarta pada Kamis (17/5/2018).

Dibanding negara-negara berkembang lain, misalnya India, harga buku di Indonesia relatif mahal. Di India, harga buku sangat terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. 

"Bayangkan, dengan uang kurang dari Rp50 ribu, para pelajar di India sudah bisa membeli dua eksemplar buku pelajaran. Sementara, di kita, buku-buku pelajaran sekolah menengah saja harganya sudah lebih dari Rp50 ribu, bahkan bisa ratusan ribu rupiah," tambah dia.

Soal harga buku pelajaran ini, menurutnya, memang tak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, sekitar 65 persen pasar buku di Indonesia memang didominasi buku pelajaran, dengan pangsa pasar mencapai 61 juta eksemplar per tahun.

"Terdiri dari 31 juta eksemplar buku SD, 15 juta eksemplar buku SMP, 9 juta eksemplar buku SMA, dan 5 juta eksemplar buku perguruan tinggi. Jadi, kita punya pasar yang cukup besar." ujarnya.

Sayangnya, alih-alih memberi insentif bagi dunia perbukuan, pemerintah malah lebih memilih memberikan insentif bagi industri hiburan dan barang-barang mewah.

Seperti dulu, diwakili Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2015. Pemerintah lebih rela menghapus pajak hiburan, dengan potential loss pajak sekitar Rp900 miliar, daripada mengurangi pajak buku yang punya multiflier effect strategis.

“Mahalnya harga buku, dan masih dianggapnya buku sebagai barang mewah di negeri kita salah satunya adalah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat tadi,” kata dia.

Buku, misalnya, masih dikenai PPN 10 persen, dan penulis dibebani PPh royalti sebesar 15 persen. Pajak-pajak itu telah menyebabkan insentif kepada para penulis jadi sangat kecil. 

Sebab, royalti kepada penulis di Indonesia paling besar biasanya hanya 10 persen dari harga buku. Pemerintah mestinya meninjau kembali pajak-pajak yang selama ini telah membebani industri perbukuan, termasuk memutus rantai monopoli impor kertas.

Tahun lalu kita membaca ada seorang penulis best seller yang terpaksa menghentikan peredaran bukunya karena menilai pajak yang harus dibayarkannya sebagai penulis sangat mahal. 

Ia melakukan aksi itu sebagai bentuk protes. Untuk menggairahkan industri perbukuan, kita perlu meninjau kembali aturan perpajakan.

“Pemerintah perlu menyadari bahwa buku adalah pilar peradaban. Tak ada peradaban besar yang tidak ditopang oleh buku. Itu sebabnya kebijakan publik kita harus mendukung berkembangnya industri perbukuan dan memberikan perlindungan terhadap para penulis,” ujar dia.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)