logo rilis

Selain Bupati Purbalingga, Ini Kader PDIP yang Terjerat Korupsi
Kontributor

05 Juni 2018, 14:33 WIB
Selain Bupati Purbalingga, Ini Kader PDIP yang Terjerat Korupsi
Koruptor. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Tak seperti kepala daerah lain yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Purbalingga Tasdi tak tertunduk malu kala bertemu awak media di Gedung Merah-Putih, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Tanpa ragu, dirinya justru sumringah dan mengacungkan salam metal.

Salam metal tersebut, tentu tak terkait dengan genre musik keras. Namun, diasosiasikan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena nomor urut 3 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Bahkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap, metal merupakan akronim "menang total".

Di sisi lain, Tasdi yang juga Ketua DPC PDIP Purbalingga, menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus rasuah. Bekas Ketua DPRD Purbalingga ini, pun bukan kader banteng di eksekutif pertama yang diamankan komisi antirasuah.

Baca: Tiba ke KPK, Bupati Purbalingga Malah Salam Metal

Berikut kader-kader PDIP serta menjadi kepala daerah dan pernah berurusan dengan KPK yang berhasil dihimpun rilis.id:

Bupati Nganjuk
Tanggal 26 Oktober 2017, KPK menentapkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sebagai tersangka kasus dugaan suap dari sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Suap diduga terkait jual-beli jabatan.

Setahun sebelumnya, tepatnya 6 Desember 2016, dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi sejumlah proyek pembangunan. Sementara, Hasto mengklaim, PDIP sebelumnya telah berkali-kali mengingatkan Taufiq, agar tak melanggar hukum.

Wali Kota Mojokerto
Wali Kota Mojokerto 2013-2018, Masud Yunus, ditetapkan sebagai tersangka, 23 November 2017. Status tersebut disematkan, berdasarkan pengembangan perkara suap perubahan APBD pada Dinas PUPR Mojokerto 2017.

Dia diduga bersama Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Wiwiet Febryanto, menyuap pimpinan DPRD setempat. Karenanya, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bupati Halmahera Timur
Berdasarkan pengembangan kasus suap terkait proyek di Kementerian PUPR, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Januari 2018. Pada kasus sama, Ketua DPD PDIP Maluku Utara itu juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya.

Atas perbuatannya, Rudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Bandung Barat
KPK menciduk Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2018. Berdalih ingin kemoterapi, dia tak dibawa ke Jakarta. Namun, diminta membuat surat pernyataan untuk datang ke kantor KPK usai berobat.

Sehari berselang, Abu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sejumlah uang dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bandung Barat. Uang yang dikumpulkan, diduga untuk membiayai istrinya maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Bupati Bengkulu Selatan
Sebanyak empat orang diamankan KPK saat OTT di Bengkulu Selatan, 15 Mei 2018. Satu di antaranya, Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. OTT dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan penyuapan kader PDIP tersebut.

Dirwan diduga menerima suap Rp98 juta dari Juhari, kontraktor yang dijanjikan proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di Bengkulu Selatan. Angka tersebut, diduga sebagai bagian commitment fee 15 persen dari nilai lima proyek. Nilai lima proyek infrastruktur mencapai Rp750 juta.

Bupati Buton Selatan
Pada 23 Mei 2018, giliran Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, yang berurusan dengan KPK. Ketua DPC PDIP Buton Selatan ini diamankan pada melalui OTT di Bau Bau.

Agus diduga menerima total uang Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan. Sebagian sumber dana, diduga berasal dari kontraktor di lingkungan pemkab setempat.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)