logo rilis

Selain Aris, KPK juga Akan Jatuhi Novel Baswedan Sanksi
Kontributor
Tari Oktaviani
10 April 2018, 13:12 WIB
Selain Aris, KPK juga Akan Jatuhi Novel Baswedan Sanksi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Selain Direktur Penyidikan Brigjen Aris Budiman, Direktorat Pengawas Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga rupanya memberi sanksi kepada penyidik senior Novel Baswedan. Novel dianggap melakukan pelanggaran, terkait bocornya surat elektronik (Surel) protes kepada Direktur Penyidikan Aris Budiman.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menympaikan keduanya sudah diperiksa Direktorat Pengawas Internal (PI). Bahkan, Pimpinan KPK telah menetapkan jenis pelanggaran yang dilakukan Novel tersebut.

"Sudah diputuskan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Namun, Febri belum mau membeberkannya jenis pelanggaran apa yang dilakukan Novel. Apalah termasuk ringan, sedang atau berat. Ia menegaskan, keputusan itu akan diumumkan langsung oleh Pimpinan KPK di waktu mendatang.

"Nanti disampaikan hasilnya oleh pimpinan ya. Sebab masih proses lanjutan," ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan KPK menetapkan Direktur Penyidikannya Brigjen Pol Aris Budiman terindikasi melakukan pelanggaran. Ini lantaran Aris pernah datang ke pansus angket KPK di DPR, untuk menceritakan bahasan internal tanpa izin Pimpinan KPK.

Febri berujar, Pimpinan KPK telah sepakat bahwa apa yang dilakukan Aris merupakan salah satu jenis pelanggaran. Namun pelanggaran di tingkat apa, Febri belum mau membeberkannya ke media.

"Sudah ada keputusan tentang pelanggaran. Tapi pelanggarannya ditingkat apa nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita perlu ingat ada dua peristiwa yang terjadi saat itu. Yang pertama terkait dengan pengiriman email. Yang kedua terkait dengan kehadiran di pansus angket," ungkap Febri.

Ia mengatakan, kasus tersebut sudah pernah diproses di Direktorat Pengawas Internal KPK. Kala itu, Aris juga sudah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi.

"Keduanya sudah dilakukan proses klarifikasi dan pemeriksaan di direktorat PI di KPK," ungkapnya.

Menurut Febri keputusan itu akan disampaikan kepada publik pada waktunya. Sebab, sejauh ini masih ada proses-proses administratif yang masih harus dilakukan Aris.

"Karena kami paham betul, KPK sesuai yang diatur di UU 30 Tahun 2002 bertanggung jawab pada publik . Jadi oleh karena itulah setiap pekerjaan kami terbuka dan senang hati diawasi oleh publik," tegasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)