logo rilis

Secara Politik, Keputusan Jokowi Batalkan Kenaikan Premium Dinilai Tepat
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
11 Oktober 2018, 19:25 WIB
Secara Politik, Keputusan Jokowi Batalkan Kenaikan Premium Dinilai Tepat
Presiden RI Joko Widodo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai, pertimbangan Jokowi untuk tidak menaikan BBM jenis Premium adalah hal yang tepat. Karena, ada keuntungannya dari sisi politik.

"Kenaikan BBM ini akan mengancam elektabilitas Jokowi nantinya," ujar dia kepada rilis.id pada Kamis (11/10/2018).

Menjadi alasan yang rasional kalau pihak Jokowi ingin adanya stabilitas harga. Sebab, jika harga Premium naik, tentu diikuti meningkatkan harga barang kebutuhan pokok serta transportasi.

Secara ekonomi, masyarakat tentu semakin sulit nantinya. Tapi dengan kebijakan ini, publik bisa lebih tenang. Yang justru gelisah adalah pihak oposisi pemerintah. Mereka tidak jadi "menggoreng" isu.

"Masyarakat sih tidak ambil pusing kalau BBM batal naik. Justru pihak kontra pemerintah lah yang menyorotinya," ujar Ujang.

Namun di satu sisi, melihat dari persepktif ekonominya, kenaikan BBM adalah suatu hal yang memang diperlukan sekarang ini. Itulah mengapa Pertamina mengusulkan perlu adanya kenaikan harga.

Sebelumnya, Sekjen PPP, Asrul Sani menilai, isu ini muncul lantaran kubu lawan juga batal "menggoreng" isu kenaikan BBM ini. Sekarang, pihak kompetitor dinilai tak memiliki bahan untuk memojokkan pemerintah.

"Barang kali kecewa karena harga tak jadi naik. Enggak ada gorengan besar," kata Asrul di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Kata dia, pemerintah itu sebenarnya ingin mempertimbangkan banyak hal. Tentunya, kebijakan harga tak asal menaikan atau menurunkan harga, di mana pemerintah sekarang ingin fokus menstabilkan harga dulu.

"Kalau stabilitas harganya belum selesai, lalu menaikan (BBM) maka pasti mendorong kenaikan harga lainnya. Pasti stabilitas itu akan sia-sia," ujarnya.

Menurut Asrul, usulan kenaikan harga tersebut berasal dari PT Pertamina yang kemudian diteruskan ke Menteri ESDM, Ignasius Jonan. Namun untuk BBM jenis Premium, kata dia, harus lewat persetujuan Presiden.

Kabinet kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai tak solid dalam mengambil keputusan. Khususnya terkait pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)