logo rilis
Sebut MK Goblok, Sekjen DPD: Pak Oesman Tak Mau Lembaga Hukum Terseret Politik
Kontributor

01 Agustus 2018, 04:15 WIB
Sebut MK Goblok, Sekjen DPD: Pak Oesman Tak Mau Lembaga Hukum Terseret Politik
Ketua DPD Oesma Sapta Odang. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespons somasi Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPD Ma'ruf Cahyono, Selasa (31/7/2018) malam, mengirim surat balasan untuk menjawab somasi MK. DPD menegaskan, ucapan Oesman Sapta tak bertujuan untuk merendahkan lembaga atau pihak tertentu. 

Ma'ruf menyatakan, pernyataan Oesman Sapta dalam curah bincang ‘Sapa Indonesia’ di sebuah televisi partikelir, Kamis (26/7), disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD yang bertugas memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Pimpinan maupun anggota DPD memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan kritik dan penilaian teradap berbagai persoalan, termasuk putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang melarang anggota DPD menjabat sebagai pengurus partai politik.

“Prinsipnya, Pak Oesman Sapta sangat menghormati hukum, termasuk putusan tersebut. Pernyataan itu, tak bermaksud menghina atau merendahkan kehormatan dan kewibawaan MK, Hakim Konstitusi, maupun putusan-nya. Beliau hanya menyampaikan rasa keprihatinan atas terbitnya putusan yang berpotensi menghilangkan hak politik dan konstitusional warga negara yang telah dijamin UUD NRI Tahun 1945,” ujar Ma'ruf di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dalam dialog itu, sambung dia, Ketua DPD juga menuturkan sejumlah alasan terkait kejangalan dan persoalan hukum yang ditimbulkan dalam putusan tersebut. Diantaranya, kata dia, MK tak melibatkan DPD sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Kemudian, putusan yang bersifat final dan mengikat itu, dikeluarkan saat tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 telah berjalan.

“Jika dicermati, pernyataan beliau justru sangat menghormati dan mencintai MK. Pak Oesman tidak mau lembaga hukum terseret arus politik, apalagi menghilangkan hak-hak politik dan konstitusional warga negara, khususnya para calon anggota legislatif DPD yang berasal dari pengurus partai politik,” jelas dia.

Mengenai jawaban atas somasi MK, Ma’ruf mengungkapkan, surat yang ia kirim terdiri dari 6 poin. Selain menjelaskan tentang hak konstitusional pimpinan dan anggota DPD, surat itu berisikan tentang dasar pernyataan Ketua DPD terkait Putusan MK.

“Intinya, Ketua DPD sangat menghormati hukum, berharap agar putusan-putusan MK mencerminkan ras keadilan dan kepastian hukum. Somasi MK kami respon di hari yang sama, membuktikan bahwa DPD sangat menghormati wibawa dan kewenangan masing-masing lembaga negara,” tandasnya.

MK melayangkan surat keberatan atau somasi kepada Ketua Umum Hanura yang juga Ketua DPD OSO karena pernyataannya di televisi partikelir. Dalam acara curah bincang bertajuk "Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol", OSO mengeluarkan kata-kata ekspresif 'goblok'.

"Pada hari ini, kami telah menyampaikannya. Langkah diambil berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim MK yang berlangsung 30/7/2018 kemarin," ujar Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah seperti dikutip dari Tribunews.com,  Selasa (31/7).

"Suratnya telah kami layangkan kepada OSO dan sudah diterima oleh beliau," kata dia.

Setelah mengirimkan surat somasi itu, pihaknya mengaku akan menunggu respons dari OSO. Untuk kemudian, lembaga peradilan itu akan menindaklanjuti.

"Kami menunggu respons Pak OSO," tambahnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID