logo rilis
Sebut Kebijakan Jokowi Tak Konsisten, Pengamat: Kita Diajarkan Sabar
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
04 Desember 2018, 17:02 WIB
Sebut Kebijakan Jokowi Tak Konsisten, Pengamat: Kita Diajarkan Sabar
Diskusi Topic Of The Week "Selasa-an" bertajuk "Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi" di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (4/12/2018). FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, Jakarta— Drektur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio, menyoroti masalah komunikasi kebijakan publik di era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dirinya merasa heran lantaran kebijakan di era Jokowi tak konsisten. 

Dia menyebut, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Jokowi cepat berubah hanya dalam waktu singkat.

"Dari sisi kebijakan kita kemudian diajarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada kebijakan kita disuruh sabar dulu, jangan buru-buru direspons. Karena tiba-tiba bisa dicabut lagi," katanya saat menjadi pembicara dalam Topic Of The Week "Selasa-an" yang bertajuk "Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi" di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (4/12/2018). 

Menurut Hendri, komunikasi Jokowi harus dipisahkan antara pribadinya sebagai calon presiden dan di pemerintahan. Sebagai capres, menurutnya, Jokowi banyak mengalami perubahan. 

"Saya enggak tau sekarang Jokowi senang attack. Sekarang ini permainan ganda, tapi beliau seperti sendiri di pilpres," ujarnya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa memang pemerintahan Jokowi kerap tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. 

Salah satunya, menurut Herman, terkait larangan penggunaan cantrang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets). 

"Persoalan cantrang sampai saat ini belum ada keputusan apapun. Ini kan persoalan kebijakan. Jadi sejak awal antara moratorium atau melanjutkan ini tidak jelas. Padahal semua butuh keputusan," ungkap dia. 

Selain itu, lanjut Herman, terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diadakan untuk menggantikan sejumlah 238 ribu pegawai yang akan pensiun. Namun, menurutnya, sistem yang digunakan oleh pemerintah justru membuat hanya 7 persen peserta yang lulus ujian. 

"Kan logika sederhananya, kalau butuh CPNS 238 ribu, ya dirangking dengan kebutuhan sejumlah itu. Sekarang dikeluarkan Peraturan Menteri terkait rangking kebutuhan sesuai formasi. Artinya, belum ada uji coba yang memadai sampai tingkat implementasi," tegasnya.

Selain Hendri Satrio dan Herman Khaeron, diskusi yang digelar secara rutin setiap pekan itu juga menghadirkan pembicara lainnya. Di antaranya Direktur The Centre for Energy and Resources Law, Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB, Acep Iwan Sandi. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID