logo rilis

Satu Rakyat, Multimakna
kontributor kontributor
M. Alfan Alfian
16 Februari 2018, 11:40 WIB
Doktor Ilmu Politik, Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa Akbar Tandjung Institute, dan Pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS).
Satu Rakyat, Multimakna

DALAM suatu talkshow, dua narasumber berdebat. Host-nya susah memotong. Masing-masing merasa berbuat terbaik. Masing-masing merasa pejuang.

Yang satu memosisikan pembela. Satunya penyejahtera. Yang satu aktivis LSM, satunya lagi pejabat pemerintah. Mereka “gontok-gontokan” atas nama rakyat!

“Rakyat tidak setuju kebijakan pemerintah! Kebijakan itu menyengsarakan rakyat!” teriak sang aktivis.

“Jangan asal ngomong, Bung! Rakyat mana yang tak setuju? Jangan suka bawa-bawa, apalagi menjual-jual nama rakyat!” bantah sang pejabat.

“Anda hanya bisa berwacana! Hanya bisa ‘ngisruh’! Ngomong tanpa solusi! Kami sudah bekerja! Kami sudah berbuat nyata untuk rakyat, demi rakyat! Rakyat sejahtera itu karena kami, kebijakan-kebijakan pembangunan kami!” tambah pihak pejabat.

“Anda memang bekerja, tapi sering mengambil hak rakyat! Pembangunan yang tak berdimensi manusia! Korupsinya gila-gilaan! Rakyat hanya objek!” sahut aktivis.

“Jangan asal tuduh ....”

“Tenang, tenang Bapak-Bapak, jangan saling berebut klaim kebenaran. Toh sama-sama pejuang rakyat! Sebaiknya saling sinergi!” interupsi host, di tengah gemuruh sahut-sahutan aktivis versus pejabat.

***

Tak hanya aktivis dan pejabat, bahkan penyair pun juga lazim bicara rakyat. Selain menulis puisi “Perempuan-Perempuan Perkasa”, penyair Hartojo Andangdjaja (1930-1990) menulis, “Rakyat ialah Kita” (1961). Petikannya, “Rakyat ialah kita//darah di tubuh bangsa//debar sepanjang masa”.

Emha Ainun Nadjib melalui puisinya, “Doa Kemarau Politik yang Teramat Panjang”, menulis “Kata kaum terpelajar//Supaya negara kuat rakyat harus lemah//Dan kami tak ingin mengatakan bahwa agar rakyat kuat negara harus lemah//Sebab tidak mencita-citakan kerakusan yang sama”.

***

Pembaca, mari kita simak “rakyat” sebagai “makhluk abstrak” yang banyak disebut-sebut, diklaim, diatasnamakan itu. Kali ini duduk soalnya dikaitkan dengan populisme.

Ya, karena kolom ini masih membahas populisme, dengan rujukan Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (2017).

Tiga kata kunci menyembul di buku itu: rakyat, elite, dan kehendak umum. Kita akan bahas yang disebut pertama: rakyat.

Berbagai perbincangan populisme dan fenomenanya acap terbentur ketidakjelasan apa itu “rakyat”. Pada umumnya, “rakyat” ialah konstruksi merujuk interpretasi khusus atau simplifikasi terhadap realitasnya. Karenanya, beberapa cendekiawan menganggap ketidakjelasan tersebut tak berguna, sehingga perlu alternatif yang lebih spesifik (hal. 9).

Namun demikian, Laclau justru memandang bahwa "rakyat" adalah "penanda kosong” yang membuat populisme menjadi ideologi dan fenomena politik yang hebat. Populisme memiliki kapasitas membingkainya dengan cara yang sesuai konstituensi mereka yang berbeda-beda dan mengartikulasikan tuntutan-tuntutannya, sehingga menghasilkan identitas dan tujuan bersama (hal. 9).

“Rakyat” menjadi konstruksi yang luwes, sering digunakan dalam kombinasi tiga makna: “yang berdaulat”, “rakyat biasa”, dan “bangsa” (hal. 9). Rakyat sebagai orang-orang berdaulat didasarkan pada gagasan demokratis modern yang mendefinisikan "rakyat" tidak hanya sebagai sumber utama kekuatan politik, tapi juga sebagai “penguasa”. Gagasan ini terkait erat dengan Revolusi Amerika dan Perancis yang, dengan kata-kata terkenal Presiden AS Abraham Lincoln, membentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” (hal. 10).

Namun, pembentukan rezim demokratis tidak menyiratkan bahwa kesenjangan antara pemerintah dan yang diperintah lenyap sama sekali. Dalam keadaan tertentu, rakyat berdaulat merasa bahwa mereka identik dengan para elite yang berkuasa, dan karena itu, mereka akan mengkritik—atau bahkan memberontak. Hal sedemikian bisa menjadi panggung bagi politisi populis yang berjanji untuk memberi tempat kembali kepada rakyat untuk memerintah. Dalam konteks ini, populisme ialah gagasan tentang rakyat atau orang-orang yang berdaulat. Itulah sumber utama kekuatan politik demokrasi (hal. 10).

***

Makna kedua yakni rakyat sebagai “orang biasa”, mengacu secara eksplisit atau implisit pada konsep kelas yang lebih luas yang menggabungkan status sosial ekonomi dengan tradisi budaya dan nilai populer yang spesifik. Kata “rakyat biasa" lazim bertumpu pada kritik terhadap budaya dominan, yang memandang warga biasa dengan penuh kecurigaan. Pandangan elitis tentang "rakyat jelata" menempatkan mereka sebagai yang “dikecualikan dari kekuasaan karena status sosial-budaya dan sosioekonomi” mereka.

Inilah alasan mengapa pemimpin populis sering mengadopsi elemen budaya yang dianggap sebagai penanda inferioritas atas budaya dominan. Sebagai contoh, Perón mengumumkan konsepsi dan representasi baru komunitas politik Argentina dengan memuliakan peran kelompok yang sebelumnya “terpinggirkan” (hal. 11).

Mengambilalih gagasan dan kepentingan “rakyat jelata”, sebagai daya tarik utama meraih dukungan, merupakan label penting seorang populis. Rakyat diposisikan di antara ranah integratif dan memecah-belah. Politisi populis tidak hanya berusaha menyatukan mayoritas yang marah dan diam, namun juga mencoba memobilisasi mereka melawan musuh yang pasti, yakni kaum mapan, dengan jargon-jargon antikemapanan. Dorongan anti-elitis ini berjalan seiring kritik terhadap institusi-institusi mapan, baik partai politik, birokrasi ataupun lainnya, yang dipandang sebagai pendistorsi hubungan otentik mereka dengan rakyat (hal. 11).

***

Makna ketiga rakyat sebagai “bangsa”, merujuk pada masyarakat nasional suatu negara. Misalnya ketika kita berbicara tentang “orang-orang Brasil” atau “orang-orang Belanda”, mereka mewakili negara yang disebut, meskipun ia plural atau bhinneka penduduknya (hal. 11).

Setidaknya, itu yang beredar dalam penjelasan Mudde dan Kaltwasser. Kelak, akan kita ulas dua kata kunci lainnya: elite dan kehendak umum.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID