logo rilis

Sambut Bonus Demografi, PPP Akan Deklarasi Organisasi Milenial Kakbah
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
13 Desember 2019, 20:30 WIB
Sambut Bonus Demografi, PPP Akan Deklarasi Organisasi Milenial Kakbah
Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera mendeklarasikan organisasi sayap baru sebegai upaya menyiapkan regenerasi dan peningkatan kaderisasi partai berlambang kakbah tersebut. 

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Reni Marlinawati, organisasi sayap baru yang fokus pada gerakan milenial itu juga dalam rangka untuk memperkuat organisasi partai dalam menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024. 

“Insya Allah di pusat kita akan mendeklarasikan organisasi untuk generasi milenial kakbah. Ini dalam rangka merespons ke depan, mereka (generasi milenial) akan menempati posisi penentu dalam Pemilu Indonesia,” ujar Reni Marlinawati usai penutupan Rakornas kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan PPP, di Hotel Ibis Cawang, Jakarta, Jumat (13/12/2019). 

Pembentukan organisasi sayap partai yang berbasiskan generasi milenial, kata Reni, penting mengingat jumlah pemilih dari kelompok tersebut semakin banyak. Terlebih, tahun 2045 adalah puncak dari bonus demografi yang terjadi di Indonesia.  

Rakornas bidang pemberdayaan perempuan PPP itu ditutup oleh Reni Marlinawati.

Dalam Rakornas itu, PPP mendorong pemerintah menerbitkan aturan untuk mengurangi penggunaan plastik. Sebab, kata Reni, limbah plastik bisa menimbulkan pemanasan global dan merusak lingkungan.  

“Kami merekomendasikan kepada pemerintah, untuk membuat suatu aturan atau mekanisme dalam rangka meminimalisir penggunaan plastik, termasuk juga kepada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional untuk berkomitmen melakukan upaya pencegahan dampak yang diakibatkan oleh limbah plastik,” terangnya.

Menurut Reni, isu mengenai limbah plastik ini juga menjadi perhatian PPP. Terlebih, racun limbah plastik menyebar di mana-mana. 

“Berikutnya, rekomendasi eksternal kami adalah, kami ingin mendesak tentang maksimalnya negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel, terutama dalam bidang pendidikan. Karena di berbagai daerah, kami masih melihat terjadinya perlakuan berbeda kepada para difabel,” tutur Reni.   

Maka itu, menurutnya, sekolah-sekolah inklusi harus segera ditingkatkan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia bisa meraih pendidikan yang baik, tanpa ada perkecualian. 

Terhadap rekomendasi internal Rakornas, Reni menyinggung masalah alokasi dana bantuan untuk partai politik. “Terkait alokasi dana 30 persen dari dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan di semua tingkatan, baik di DPP, DPW maupun di DPC,” ucap Reni. 

“Perempuan tidak hanya jadi notulen, tapi juga harus menjadi pemegang palu. Kemudian kami juga merekomendasikan 30 persen ke dalam posisi-posisi jabatan publik, baik posisi menteri misalkan, wakil menteri, duta besar, komisaris, badan, komisioner, dan lain-lain,” pungkasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID