Home » Elektoral

Sambangi Markas NasDem, KPK Ajak Kerjasama Bangun Sistem Integritas

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat, Willy Aditya. FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekretaris Jenderal  DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Willy Aditya mengatakan kedatangan kedeputian pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor NasDem bertujuan mengajak untuk membentuk sistem integritas.

"NasDem menyambut baik kedatangan KPK untuk bekerja sama dalam membangun sistem integritas kepartaian," ungkapnya di Kantor NasDem, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Menurutnya, ke depan NasDem akan bekerjasama dengan KPK dengan cara memberikan semua daftar calon kepala daerah ke lembaga antirasuah tersebut.

Daftar nama calon kepala daerah yang diusung maupun didukung oleh NasDem untuk Pilkada 2018, Willy berharap KPK memverifikasi itu semua sampai menemukan catatan hitam dari rekam jejaknya.

"Kalau yang bersangkutan sudah terpilih, dan terkena kasus korupsi, ke depan KPK sudah tahu bahwa bukan partainya yang korupsi, jangan ada lagi label partai dibawa-bawa," tegasnya.

Kedatangan KPK, lanjut Willy, juga menawarkan agar partai politik membangun sistem etik yang baku. Namun, sebelum lembaga antirasuah tersebut menawarkan ke partai-partai, NasDem telah membuat fakta integritas terkait kode etik kepartaian.

"Kami sudah melakukan itu, jauh sebelum KPK menawarkan ke partai-partai. Salah satu poinnya, jika yang bersangkutan (Kader NasDem,red) mendapatkan kasus hukum apalagi korupsi maka yang bersangkutan harus mundur dari partai," ujarnya.

Willy menegaskan fakta integritas tersebut ditulis di atas materai di tanda tangani oleh Ketum Nasdem (Surya Paloh,) dan yang dan kader partai.

Komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi, DPP akan mengimbau secara tertulis kepada seluruh kader yang sedang menjabat untuk secara rutin melaporkan harta kekayaannya ke negara.

"NasDem akan menyurati semua anggota DPRD sekitar empat belas ribu orang itu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK. KPK minta itu tadi, kalau DPR dari Fraksi NasDem sudah semua," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK (Pahala Nainggolan) bersama peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mendatangi kantor NasDem, di Jalan Soeroso, Gondangdia, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Kedatangan KPK dan LIPI tersebut untuk berdiskusi tentang bagaimana mewujudkan politik berintegritas, dan cara pencegahan korupsi di tubuh partai.

"Kita ingin memberikan asupan agar partai mampu meminimalkan potensi risiko korupsi dan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan," ucap Syamsudin Haris, peneliti senior LIPI, di kantor NasDem.

Penulis Tio Pirnando
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

kpknasdemkorupsiintegritascaleg

loading...