logo rilis
Sambangi KPK, Masyarakat Adat Laporkan Korupsi Perizinan Jelang Pilkada
Kontributor
Tari Oktaviani
20 April 2018, 12:19 WIB
Sambangi KPK, Masyarakat Adat Laporkan Korupsi Perizinan Jelang Pilkada
ILUSTRASI: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan, banyaknya indikasi korupsi jelang pilkada ini yang memanfaatkan perizinan sumber daya alam. Direktur Advokasi AMAN, Erasmus Cahyadi mengatakan, korupsi menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat adat.

"Jadi kami ingin ada suatu upaya yang luar biasa dari KPK, untuk bersama-sama dengan kami melihat isu korupsi di sektor sumber daya ini, termasuk hutan. Jadi mulai dari proses perizinan, bahkan kami menengarai, proses-proses korupsi di sektor sumber daya alam ini juga bekerja pada saat menuju pilkada," kata Erasmus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Dia mengakui, saat ini memang pihaknya belum secara resmi memasukan laporan ke bagian pengaduan masyarakat KPK. Namun dia berharap dengan adanya pertemuan langsung dengan pimpinan KPK maka persoalan di masyarakat adat segera ditenggarai.

"Informasi yang kami kumpulkan, banyak sekali perizinan di sektor sumber daya itu terkait dengan pemilihan kepala daerah. Jadi kita ingin bahwa informasi-informasi semacam ini kita dalami bersama, terutama oleh KPK dan kami sebagai organisasi masyarakat siap membantu KPK untuk memperdalam informasi terkait ini," tegasnya.

Tak hanya itu saja, persoalan lainnya dikatakan Erasmus juga terkait dengan intimidasi yang dilakukan beberapa korporasi untuk mendirikan bangunan di tanah mereka. Dia pun menyebut beberapa daerah yang kerap mendapat intimidasi seperti di Seko, Kabupaten Luwu Utara, atau di Kabupaten Majeceo di Flores.

"Ya, ada banyak peristiwa semacam itu ya. Jadi intimidasi itu hal yg seringkali dialami masyarakat adat ketika suatu proses pembangunan dilakukan di wilayah-wilayah adat," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Sutumorang mengatakan, pihaknya akan mengadakan kegiatan rutin berupa pemberian pemahaman terkait korupsi. Sehingga ketika masyarakat adat menemukan indikasinya maka bisa segera melaporkannya ke KPK.

"Kedepan nanti kita akan ada engagement dengan mereka. Bentuknya apakah kita akan membuat sebuah kegiatan yang memungkinkan mereka bisa mengimbangi cara berpikir teman-teman di ICW misalnya. Sehingga kalau ngelapor ke kita itu detail," papar Saut.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)