logo rilis
Salaman Penyelenggara Pemilu
kontributor kontributor
Arif Budiman
21 Maret 2018, 15:32 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Salaman Penyelenggara Pemilu
ILUSTRASI: Hafiz

RAMDANSYAH diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang melakukan pemeriksaan terhadapnya menilai bahwa yang bersangkutan tidak netral dan tidak memberikan perlakuan yang sama kepada peserta Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. 

Foto kebersamaan dirinya dengan Tim Sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli pada saat menindaklanjuti pelanggaran iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ke Polda Metro Jaya dinilai sebagai bukti penguat yang mendasari DKPP dalam menentukan Putusan terhadap Ramdansyah.

Pada kesempatan berbeda, menurut cerita salah seorang mantan anggota Majelis Pemeriksa DKPP, di tengah berlangsungnya sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara Pemilu pada 2014, ada anggota Majelis yang mengangguk-angguk ketika Pengadu menyampaikan pokok-pokok pengaduannya. Gerakan itu refleks saja. Maksudnya hanya ingin menunjukkan bahwa Majelis Pemeriksa memberikan perhatian penuh pada setiap pokok pengaduan yang disampaikan Pengadu. Bukan tanda persetujuan.
 
Tiba giliran Teradu menjelaskan dalil-dalil jawaban dan sanggahan terhadap pengaduan Pengadu, anggota Majelis yang sama tidak mengangguk, tetapi tetap serius mendengarkan setiap dalil jawaban yang disampaikan Teradu. Melihat hal ini, anggota Majelis yang lain berbisik kepadanya, “Prof, kasih anggukan juga ke Teradu, karena tadi Prof mengangguk-angguk ke Pengadu”. Begitulah akhirnya yang dibisiki kemudian mengangguk-angguk kepada Teradu.

Baru-baru ini, terjadi peristiwa di Kabupaten Jepara. Pengawas Pemilu menolak bersalaman dengan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Menjaga netralitas katanya. Sebuah sikap yang dilandasi atas niat baik tentunya. Pertanyaannya kemudian apakah netralitas harus dimaknai sebagai membuat jarak dan meminggirkan adat-istiadat?

Bersalaman telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Perilaku yang sudah menyatu dalam setiap aktivitas warga. Dengannya, solidaritas sosial terbangun dan kohesivitas sosial terjaga. Karenanya, menolak bersalaman bisa diartikan sebagai sikap tidak bersahabat, tidak menghargai orang lain, bahkan dalam situasi tertentu bisa dianggap sebagai penghinaan.

Pada peristiwa di Jepara, penolakan bersalaman oleh Pengawas Pemilu sepertinya lebih didasari atas kehendak untuk bersikap netral dan profesional. Kehati-hatian yang terbangun dari pengalaman dan pengajaran. Hanya saja, pemaknaannya kurang utuh. Manifestasi sikap netral dan profesional tidak harus dengan mencipta jarak dengan peserta Pemilu. 

Sebaliknya, netralitas dan profesionalitas juga bisa diwujudkan dengan cara membuang jarak dengan kandidat. Syarat utamanya, perlakuan penyelenggara Pemilu kepada peserta harus sama. Jika tak berjarak kepada kandidat yang satu maka harus tak berjarak pula dengan kandidat yang lain. Sebaliknya, jika pilihannya adalah mencipta jarak maka sikap itu harus diberlakukan juga kepada semua kandidat.

Begitulah kiranya harga sebuah salaman. Sama pentingnya dengan anggukan. Bahkan untuk tersenyum pun harus berkeadilan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID