Home » Inspirasi » Riwayat

Saifuddin Zuhri, Sosok Sederhana Seorang Menteri

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Saifuddin Zuhri bersama K.H. Bisri Syansuri dan K.H. Abdul Wahab Chasbullah. FOTO: Istimewa

SEJAK kecil, ia diajarkan hidup sederhana. Maklum, ibunya hanyalah seorang perajin batik, sedang bapaknya petani biasa. Saifuddin Zuhri, mengawali hidupnya dalam kebersahajaan; tradisi dan perilaku hidup yang terus berlanjut, bahkan setelah ia menjadi seorang menteri.

Lahir pada 1 Oktober 1919, di Kawedanan Sokaraja Tengah Banyumas, Jawa Tengah, Saifuddin Zuhri adalah putra dari pasangan Mohammad Zuhri dan Siti Saudatun. Meski hidup dalam keterbatasan, pasangan suami-istri ini punya obsesi besar. Mereka ingin putra mereka, Saifuddin Zuhri, kelak bisa menjadi “orang besar”.

Semasa belia, Saifuddin sudah mendapat pendidikan agama yang cukup intensif dari kedua orangtuanya. Pagi dan siang hari, ia belajar di Sekolah Dasar (Umum) dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Nahdlatul Ulama. Pada malam hari, ia mengaji Al-Quran dan mempelajari kitab-kitab kuning di berbagai pondok pesantren yang bertebaran di daerahnya. Pada usia kanak-kanak, ia telah fasih membaca Al-Quran dan mengkhatamkan beberapa kitab. Ketika berusia 13 tahun, ia sudah mengkhatamkan kitab Safinah, Qathrul Ghaits, Jurumiyah, dan kitab kuning lainnya.

Hingga kemudian, di usianya yang ke-17 tahun, ia meninggalkan Banyumas dan hijrah ke Solo. Tekad mengembara menuntut ilmu itu ia pancangkan, meski kondisi ekonomi tidak memungkinkan.

Di Solo ini, Saifuddin belajar sambil bekerja untuk membiayai sekolahnya. Awalnya ia berencana menjadi pelayan toko dan pelayan hotel, tapi terdengar oleh ayahnya, dan melarang rencana itu. Ia berusaha keras untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk membiayai sekolahnya. Karena Saifuddin memiliki bakat menulis, maka ia melamar sebagai staf koresponden surat kabar Pemandangan yang terbit di Jakarta untuk bertugas meliput berbagai peristiwa, khususnya politik, yang terjadi di Solo.

Selain di surat kabar Pemandangan, untuk menambah penghasilan, ia juga membantu surat kabar berbahasa Jawa, Darmokondo, yang terbit di Solo. Dengan penghasilan tersebut, ia berhasil membiayai sekolahnya di Madrasah Mambaul Ulum sampai kelas VIII (kelas tertinggi). Pekerjaannya sebagai wartawan agak terganggu karena sekolah di Mambaul Ulum masuk siang. Maka itu, ia memilih pindah ke sekolah lain.

Dari Mambaul Ulum, ia pindah ke Madrasah Salafiyah, dan diterima di kelas tertinggi. Namun, di sekolah baru tersebut, Saifuddin hanya bertahan satu bulan karena alasan serupa: waktu belajarnya siang hari. Sulit baginya meninggalkan pekerjaan sebagai wartawan, karena dengan itu ia bisa membiayai sekolahnya.

Tak lama setelah keluar dari dua lembaga pendidikan tersebut, Saifuddin belajar di lembaga pendidikan Al-Islam, juga di kelas yang paling tinggi. Di sekolah ini, ia merasa kerasan. Pertama, karena sekolahnya masuk pagi sehingga tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wartawan di siang hari. Kedua, beberapa mata pelajarannya dinilai cukup menarik, misalnya tajdid (pembaruan).

Pada 1938, di Gedung Habipraya, Solo, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia sebagai perkembangan lebih lanjut dari Sumpah Pemuda 1928. Menurut Saifuddin, peristiwa ini perlu diliput karena merupakan peristiwa nasional yang “layak berita”. Selain acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, juga karena bahasa Indonesia harus dikuasai oleh setiap warga Indonesia. Karena itulah, Saifuddin mengikuti setiap acara dengan saksama dan meliputnya dengan lengkap. Untuk keperluan ini, ia harus meninggalkan bangku sekolah dan pesantren dalam beberapa hari.

Zaman pergolakan bersenjata dan pergerakan politik pada masa ia hidup dan berkembang telah menempatkan dirinya menjadi pemuda yang berkarakter dan penuh semangat perjuangan. Ketika usianya baru mencapai 19 tahun, ia dipilih untuk menjadi pemimpin Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Jawa Tengah Selatan. Selain itu, ia juga menjadi Konsul Nahdlatul Ulama Daerah Kedu merangkap sebagai Guru Madrasah.

Pada usianya yang relatif muda, 35 tahun, Saifuddin Zuhri telah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pada saat yang sama juga menjadi Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat. Selain itu, ia juga menjadi anggota Parlemen Sementara. Ketika usianya mencapai 39 tahun, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI.

Pada 17 Februari 1962, tepat pada hari Jumat, Saifuddin diminta menghadap ke Istana Merdeka. Bung Karno minta Saifuddin Zuhri agar menjadi Menteri Agama, menggantikan K.H. Wahib Wahab yang mengundurkan diri. Permintaan ini tidak serta-merta diambil oleh Saifuddin, tetapi ia justru meminta pendapat terlebih dahulu kepada beberapa tokoh penting di NU, khususnya K.H. Wahab Chasbullah dan K.H. Idham Chalid. Selain itu, ia juga bertemu dengan K.H. Wahib Wahab dan mencari tahu kenapa Bung Karno memilihnya untuk menggantikan K.H. Wahib Wahab yang mundur dari jabatan Menteri Agama. Setelah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut dan semua mendukung permintaan Bung Karno, akhirnya Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama periode kesepuluh pada 1962.

“Penunjukan Saudara sudah saya pikir masak-masak. Telah cukup lama saya pertimbangkan. Sudah lama saya ikuti sepak terjang Saudara sebagai wartawan, politisi, dan pejuang. Saya dekatkan Saudara menjadi anggota DPA. Saya bertambah simpati. Baru-baru ini Saudara saya ajak keliling dunia, dari Jakarta ke Beograd, Washington, lalu Tokyo. Saya semakin mantap memilih Saudara sebagai Menteri Agama,” ujar Bung Karno ketika itu.

Di jabatan strategis ini, dirinya diuji, suatu kali adik iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan, menghadap dan memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas (abidin) dari Departemen Agama. Meski sebenarnya lazim menghajikan orang yang potensial apalagi pejuang kemerdekaan, namun Saifuddin menolak permintaan adiknya.

“Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan saya tidak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adikku. Coba kamu orang lain, sudah lama aku hajikan,” ujar KH Saifuddin Zuhri kepada iparnya.

Masih pada 1962, di akhir tahun, Saifuddin Zuhri membentuk Lembaga Penerjemahan Al-Quran untuk menghasilkan terjemahan Al-Quran yang baik. Sejak itu, dimulailah penerjemahan Al-Quran yang sekarang menjadi “Al-Quran dan Terjemah”-nya Kementerian Agama RI. Penerjemahan ini dilakukan sekitar tiga tahun, yaitu pada 1963-1965.

Pada masa-masa itu, antara 1963-1965, banyak pula buku-buku impor dari luar negeri, khususnya buku-buku berbahasa Arab dari Mesir (terutama Kairo) dan Lebanon, antara lain dari Beirut. Dalam kondisi itu, selaku Menteri Agama, Saifuddin Zuhri merespons perkembangan tersebut dengan merintis berdirinya Yayasan Pembangunan Islam (YPI) pada 1964. Pendirian YPI bertujuan untuk mengerahkan kemampuan umat Islam dalam rangka memberi sumbangan pada kelancaran dakwah dan pendidikan, khususnya di bidang penerbitan Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diperlukan oleh pesantren dan madrasah. Pada 1 April 1967, dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung YPI di Ciawi Bogor. Hingga kini, YPI masih menerbitkan dan mencetak Al-Quran bersama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Tradisi menulis tampaknya telah menyatu pada diri Saifuddin. Topik-topik tulisan yang diangkat bukan sekadar masalah intern NU atau masalah politik dalam negeri, melainkan juga masalah dunia internasional. Jenis tulisannya pun bervariasi, dari artikel, ulasan dalam tajuk koran yang dipimpinnya, sampai analisis dan esai. Ini terlihat jelas melalui karya-karyanya berupa buku berjumlah tak kurang dari 11 buah yang kini bisa dinikmati oleh generasi baru.

Buku-buku karya K.H. Saifuddin Zuhri antara lain: Palestina dari Zaman ke Zaman (1947), Agama Unsur Mutlak dalam National Building (1965), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Pendiri NU (1972), Guruku Orang-Orang dari Pesantren (1974), Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (1979), Kaleidoskop Politik Indonesia (tiga jilid: 1981), Unsur Politik dalam Dakwah (1982), Secercah Dakwah (1983), dan Berangkat dari Pesantren—karyanya yang rampung menjelang akhir hayat.

Melalui karyanya, sesungguhnya Saifuddin ingin menyatakan kepada penerusnya agar tidak sekadar menikmati kekayaan para pendahulunya. Generasi baru itu, selain harus melestarikan tradisi yang baik, juga menciptakan sesuatu yang baru untuk generasi berikutnya.

Pada akhir 1980-an, Saifuddin Zuhri memiliki kebiasaan baru yang tidak diketahui oleh putra-putrinya. Setiap habis shalat dhuha, sekitar pukul 09.00, ia keluar rumah mengendarai mobilnya sendiri. Menjelang zuhur tiba, ia sudah kembali ke rumah.

Kegiatan ini berjalan cukup lama tanpa satu pun anggota keluarganya tahu. Sampai suatu hari, salah seorang putranya berhasil memergoki apa yang dikerjakan Saifuddin di luar rumah. Bukan kepalang kagetnya ketika sang putra mengetahui yang dikerjakan oleh ayahnya selama ini.

Rupanya, sehabis shalat dhuha, ia pergi ke pusat perdagangan Glodok, Jakarta Pusat. Tanpa harus merasa jatuh gengsi, ia berdagang beras kecil-kecilan.

Saifuddin Zuhri, hingga akhir hayatnya, hidup dalam kebersahajaan. Tak silau dengan kemewahan dunia. Ia wafat pada 25 Februari 1986, di usia 67 tahun. 

Penulis Ahmad Fathoni
Sumber Dari berbagai sumber

Tags:

Saifuddin ZuhriMenteri AgamaRiwayat

loading...