Home » Peristiwa » Nasional

"Safari Politik" KPK Munculkan Interpretasi yang Merugikan

Kamis, 14/9/2017 | 12:22

Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Ridwan.

RILIS.ID, Jakarta— "Safari politik'' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke sejumlah partai dalam beberapa pekan terakhir disayangkan, karena dilakukan kala hubungannya dengan DPR RI tengah bersitegang dan memicu penggiringan opini negatif.

"Harusnya KPK menghindari langkah-langkah yang menimbulkan interpretasi yang merugikan KPK," ujar akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Rabu (13/9/2017) malam.

Salah satu opini negatif yang mungkin muncul adalah komisi antirasuah sedang menggalang dukungan partai di tengah upaya DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK mengkerdilkannya.

"Kalau saya, sih menyarankan KPK tidak melakukan itu di waktu-waktu seperti ini," sambung mantan aktivis '98 tersebut menyarankan.

Menurut Ubed, sapaannya, bila memang agenda tersebut dirasa penting, sebaiknya teknis acara tidak dilakukan di sekretariat masing-masing partai yang dikunjunginya.

"Caranya, lebih baik terbuka, ketua-ketua partai diundang. Itu jauh lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan, dibanding KPK datang ke partai-partai, lebih aneh," jelas Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia ini.

Rentang 31 Agustus hingga 13 September, KPK sudah menyambangi enam kantor partai politik. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (31/8), Gerindra dan PKB (7/9), Hanura (11/9), serta Demokrat dan NasDem (13/9).

Kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, kunjungan tersebut bertujuan mewujudkan politik berintegritas bersama-sama serta menindaklanjuti pematangan kajian pencegahan korupsi dan penguatan partai yang dilakukan 2016.

Dalam rangka mencegah korupsi oleh politisi, paparnya, ada dua dimensi utama yang difokuskan, peningkatan pendanaan politik dan pembangunan integritas parpol.

KPK melakukan kajian bersama beberapa profesor di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan hasilnya dibawa ke seluruh partai dalam rangka mewujudkan pembangunan berintegritas.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai Pansus Angket KPK yang sedang berproses sejak Juni silam menjadi 'alat' politisi dalam rangka melemahkan institusi yang dipimpin Agus Rahardjo.

Soalnya, kerja-kerja yang dilakukan alat kelengkapan dewan (AKD) bersifat sementara itu cenderung mencari 'kecacatan-kecacatan' proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, sejak penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Penulis Fatah H Sidik
Editor Sukarjito

Tags:

KPKPansus Angket KPK

loading...