logo rilis
RUU Terorisme, Presiden Disarankan Selesaikan Masalah Internal Pemerintah
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Mei 2018, 15:53 WIB
RUU Terorisme, Presiden Disarankan Selesaikan Masalah Internal Pemerintah
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (Pansus RUU Terorisme), Muhammad Syafi'i, menyarankan Presiden mendesak anak buahnya segera merampungkan alas hukum terkait teror. Soalnya, pembahasan di DPR sudah hampir rampung.

"Saya sarankan saudara Presiden Jokowi untuk mendesak penyelesaian itu kepada tim panja pemerintah. Kapan? Karena DPR sendiri menginginkan penyelesian RUU ini sebelum reses kemarin, dan tinggal satu ayat," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Romo, sapaannya, menekankan, satu ayat yang belum selesai terkait definisi terorisme. Kata Anggota Komisi III DPR RI itu, pemerintahlah yang menahan dan belum memutuskan apapun tentang definisi tersebut.

"Cuma itu saja. Sebenarnya tidak ada perdebatan, kan, sudah disepakati tentang unsur-unsur terorisme. Itu udah diketok dalam rapat," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Ada beberapa poin yang disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Di antaranya, adanya tindak kejahatan, menimbulkan teror yang masif, ada korban, merusak objek vital strategis, serta memiliki motif dan tujuan politik.

"Itu sudah diketok, tinggal kemudian pemerintah meredaksi. Ternyata, pemerintah tidak mampu melakukan itu," tuntas Romo.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorisme, jika RUU tersebut tak kunjung disahkan di Senayan, Juni 2018.

Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme (RUU Terorisme). Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu sejumlah Sekretaris Jenderal partai pendukung pemerintah di rumah dinasnya, Jakarta, beberapa saat lalu.

Sikap tersebut dihasilkan, lantaran kedua pihak menemui titik kesepakatan dan rentetan aksi teror di Surabaya sejak Minggu (13/5) hingga pagi tadi. Wiranto memastikan, pemerintah dan DPR telah bersepakat soal beberapa poin yang sebelumnya "mentok".

"Tidak ada lagi perbedaan definisi. Semuanya tinggal dibahas," jelasnya. "Kami juga meminta bantuan DPR untuk mempercepat pembahasan ini," sambung politisi Partai Hanura itu.

Baca: Pemeritah Akan Percepat Pembahasan RUU Terorisme

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)