logo rilis
RUU Terorisme Disetujui Jadi UU
Kontributor
Nailin In Saroh
25 Mei 2018, 11:40 WIB
RUU Terorisme Disetujui Jadi UU
Ilustrasi suasana sidang paripurna di DPR. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU Terorisme menjadi Undang-undang pada Jumat (25/5/2018) di Kompleks Parlemen Jakarta. Sebanyak 281 anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan setuju.

Rapat dalam sidang itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi Undang-Undang," kata dia.

Setelah bulat mendapat persetujuan mayoritas anggota DPR, palu sidang pun diketuk. RUU tersebut, disetujui menjadi UU.

Ketua Pansus RUU Terorisme, M. Syafi'i, mengatakan terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut dia penambahan sustansi tersebut antara lain adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU nomor 15 tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI.

"RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, tidak hanya bicara pemberantasan namun juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan," kata Syafi'i.

Dia menjelaskan, RUU tersebut juga menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme hsrus menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Lalu, terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam dan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Syafi'i menjelaskan dalam RUU tersebut menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU sebelumnya hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja.

"RUU ini telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santuan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi," tuturnya.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa ada berbagai kemajuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diantaranya, mengenai konstruksi UU yang tidak hanya fokus pada pemberantasan melainkan juga mengedepankan tindakan pencegahan, peran TNI yang akan diatur dalam peraturan presiden, serta adanya perlindungan dan pemulihan kepada pelaku dan korban.

Jika dibaca item pasal per pasal, menurut Bamsoet, tidak ada pasal karet yang bisa disalahartikan maupun ambigu dalam penggunaannya. Semua pasal sangat jelas dan terang benderang, karena pembahasaannya dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

"Selain kepada tindak pemberantasan dan pencegahan, dalam UU ini juga ada hak pemulihan terhadap korban yang berkaitan dengan medik, psikososial, psikologi, kompensasi, dan restitusi," terang Bamsoet.

Dengan keberhasilan yang dicapai, terutama dalam hal pemulihan korban, Bamsoet menilai RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai salah satu produk legislasi yang patut diacungkan jempol. Sebagai perbandingan, UU mengenai terorisme di Amerika saja tidak memuat penangangan terhadap korban.

Hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)