logo rilis
RUU Terorisme Diharapkan Akomodasi Hukum Internasional
Kontributor
Fatah H Sidik
14 Mei 2018, 13:03 WIB
RUU Terorisme Diharapkan Akomodasi Hukum Internasional
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat intelijen Nuningtyas NH Kertopati berharap, Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme (RUU Terorisme) mengakomodasi hukum-hukum internasional. Dengan begitu, tak ada perebutan kewenangan dalam pemberantasan terorisme.

"Overlapping (tumpang tindih) kewenangan bukan untuk dipertentangkan, tetapi seharusnya sebagai modal untuk semakin sinergi," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Baca: Perbedaan Polri dan TNI dalam Menanggulangi Terorisme

Tumpang tindih hukum internasional dan transnasional, tambah Nuning, sapaannya, harus dilihat dari perspektif kewenangan negara secara individu maupun kolektif demi penegakan hukum dan kedaulatan. Terorisme sebagai kejahatan publik dan negara, tak selalu bertumpu pada definisi Pengadilan Kriminal Internasional (The International Criminal Court/ICC).

Mantan Anggota Komisi I DPR RI ini mencontohkan dengan Amerika Serikat. "Negeri Paman Sam" membuat Patriot Act untuk mengategorikan kejahatan terorisme sebagai terorisme, bukan tindak pidana biasa. Sehingga, tidak dapat didampingi pembela.

"Dan juga bukan tawanan perang. Sehingga, tidak mendapat hak-hak sebagai tawanan," jelasnya. Dengan demikian, berlaku asas penafsiran hukum lex specialis derogat legi generalis dalam pemberantasan terorisme.

Baca: Teror Bom Surabaya, Pengamat: Bukan Salah BIN

Nuning juga mencontohkan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos) Tahun 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Di situ dijelaskan, TNI Angkatan Laut (AL) berwenang menanggulangi terorisme, baik di perairan laut teritorial maupun di perairan zona tambahan, ZEE, landas kontinen, hingga laut internasional.

"Demikian juga kepada TNI AU (Angkatan Udara). Jika terorisme dilakukan melalui media udara, TNI AU memiliki kewenangan menembak jatuh semua kendaraan udara (pesawat, drone, UAV) yang sudah diklasifikasikan wahana tindak terorisme," tutup dia.

Pemerintah akan mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme (RUU Terorisme). Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu sejumlah Sekretaris Jenderal partai pendukung pemerintah di rumah dinasnya, Jakarta, beberapa saat lalu.

Sikap tersebut dihasilkan, lantaran kedua pihak menemui titik kesepakatan dan rentetan aksi teror di Surabaya sejak Minggu (13/5) hingga pagi tadi. Wiranto memastikan, pemerintah dan DPR telah bersepakat soal beberapa poin yang sebelumnya "mentok".

"Tidak ada lagi perbedaan definisi. Semuanya tinggal dibahas," jelasnya. "Kami juga meminta bantuan DPR untuk mempercepat pembahasan ini," sambung politisi Partai Hanura itu.

Baca: Pemeritah Akan Percepat Pembahasan RUU Terorisme


500
komentar (0)