logo rilis
RUU Kamtansiber Berpotensi Terjadinya Benturan Antar Lembaga
Kontributor
Nailin In Saroh
13 Agustus 2019, 22:10 WIB
RUU Kamtansiber Berpotensi Terjadinya Benturan Antar Lembaga
Forum Legislasi DPR RI, Selasa (13/8/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Lembaga Peneliti Keamanan Cyber ??& Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha, persetujuan Rancangan Undang Undang (RUU) Cyber ??yang terlalu memberikan kewenangan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berhasil mengubah benturan antar lembaga negara.

“Saya termasuk yang diundang dalam rangka simposium RUU Keamanan dan Ketahanan Syber (KKS) yang banyak dihadiri pemegang steak. Apa yang terjadi. Apa pendapat Anda tentang petian, rata-rata mereka masih meragukan undang-undang ini, ”kata pratama dalam Forum Legislasi Tema“ Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)? ”Di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Ternyata masih banyak terjadi konflik kepentingan antara BSSN dengan lembaga lain yang memang saat ini sudah berkecimpung di dalam bidang siber. Contohnya adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian dari Kominfo, Polri dan Kejaksaan.

“Saya agak terkaget-kaget juga, ketiaka Ketua DPR bertekad akan segera mensahkan RUU Siber ini menjadi UU paling lambat September 2019. Kok, undang-undang senilai ini yang akan membahas masalah masyarakat syber di Indonesia itu, di bidang keamanan dan pertahanan Itu terlalu cepat untuk diputuskan tanpa adanya kepentingan dengan yang memang berkepentingan terhadap hal ini, ”terangnya.

Pratama mengaku sudah membuat beberapa tinjauan tentang kekurangan dan potensi masalah RUU Siber ini. Ada bebarapa dan pasal per pasal. Misalnya pasal 14 ayat 2 (B) dalam rancangan undang-undang tentang keamanan siber itu. BIN diambil tanggung jawab dan dikeluarkan setiap insiden atau serangan siber yang terjadi pada objek keamanan siber yang menjadi tanggung jawabnya BSSN.

Berharap apa, BIN yang hanya bertanggung jawab pada Presiden. “Nah, jika terjadi apa-apa, BIN dengan adanya undang-undang ini, maka BIN wajib memberikan informasi tentang masalah yang terjadi di BIN itu. Informasinya itu dikonekkan ke BSSN.Sedangkan BIN tidak bertanggung jawab kepada BSSN.

Informasi BIN terlebih adalah sifatnya adalah intelejen, rahasia. Bagaimana BSSN ini dapat menerjemahkan kerahasiaan informasi yang ada di dalam pembagian sistemnya.

Dikatakannya, memang dibutuhkan UU Siber. Tapi harus lebih dialkukan pendalaman lebih jauh lagi. “Perlu berbicara lagi dan harus berbicara dengan pemegang steak. Bahaya sekali jika kita punya undang-undang yang punya kekuatan absolut terhadap suatu masalah, bahaya. Kenapa, karena takutnya sewenang-wenang," jelas Pratama.

Oleh karena itu, Pratama berharap perlu ada pertimbangan khusus. “Bagaimana kita membuat undang-undang ini menjadi undang-undang yang baik untuk semua orang di Indonesia, untuk semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia," tukasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID