logo rilis

RUU Jadi Harapan
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
14 Mei 2018, 16:10 WIB
RUU Jadi Harapan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dandy Setiawan.

SETELAH insiden ledakan bom di sejumlah titik Surabaya-Sidoarjo, topik pun berganti. Yakni, Revisi Undang-Undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang enggak kelar-kelar.

Pemerintah dan DPR mulai sibuk membicarakan regulasi tersebut. Bahkan, aturan ini digadang-gadang jadi solusi, karena pemerintah juga tak mau menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kami tidak akan menerbitkan Perppu tapi akan mempercepat revisi UU Terorisme," kata Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto di Jakarta, Senin (14/5/2018).

Kalau kata Wiranto, sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR. Termasuk, soal substansi RUU tersebut. Nah, barulah merasakan urgensi atas perlunya peraturan itu. Karena, sudah genting.

Nantinya, setelah UU ini disahkan, aparat (militer) bukan lagi dipersenjatai, tapi diberikan otoritas dan kewenangan. Jadi, TNI bakalan ikut turun tangan.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, juga bilang bahwa RUU ini harus segera rampung. Karena, ini untuk kepentingan rakyat. "Jangan mengorbankan rakyat. Hati saya sakit melihat rakyat mati."

Kelampau banyak elite-elite yang mengedepankan ego sektoralnya. Padahal, negara butuh kekuatan ekstra buat menjaga rakyatnya dari ancaman teroris. Aparat TNI-Polri harus bersatu. Pun para politisinya.

"Jangan karena pemilu terus gontok-gontokan," kata Mantan KASAD TNI itu.

Kayaknya, memang ada pihak yang enggak serius dalam pembahasan RUU ini. Masalahnya, cuma karena definisi saja, pembahasannya lama sekali selesai.

Memang ada masukan dari TNI, Panglima Masrsekal Hadi Tjahjanto sendiri yang mengutarakan hal tersebut. Mulai dari definisi terorisme hingga perumusan tugas TNI. Semua harus dipaparkan secara rigid, termasuk judulnya.

TNI mengusulkan judul Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Lalu, pergantian definisi teroris. Di mana, harus dianggap sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Arsul Sani, mengatakan bahwa salah satu persoalannya, belum sepakat soal definisi terorisme.

"Tidak mudah mendefinisikannya," kata Arsul.

Kalau dari Polri, inginnya supaya definisi tersebut tak sampai membatasi gerak mereka dalam penegakan hukum. Belum lagi, masukan dari pemerintah, akademisi dan lainnya. Itulah yang bikin pembahasan bertele-tele.

Dalam pembahasannya, definisi terorisme merupakan tindakan karena motif politik, ideologi, dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Internal pemerintah sendiri memang belum satu suara untuk masalah ini.

Cuma di luar itu, Kapolri, Jendral Tito Karnavian, tidak mempermasalahkan TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme.

"Kami dengan senang hati teman-teman TNI terlibat dan kami sudah bicara juga dengan Presiden dan Panglima TNI," kata Tito.

"Kita ini menghadapi musuh bersama. Untuk kepenntiga rakyat. Saya yakin kalau TNI bersama kita, akan lebih baik," tambahnya.

Namun, di luar iktikad baik tersebut, BIN seharusnya ambil peranan vital. Roy Suryo, selaku anggota Komisi I DPR RI menilai, kejadian ini harusnya tak terjadi jika intelijen tidak kecolongan dan bertindak lebih aktif.

"Sebenarnya intelijen Indonesia punya kemampuan untuk mencegah serangan terorisme," kata dia seperti dikutip detik.com.

Pengamat intelijen dari Universitas Pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati menilai, serangkaian teror bom di Surabaya, tak bisa semata-mata kesalahan Badan Intelijen Negara (BIN). Soalnya, ranah BIN deteksi dini.

Dan, bukan cuma BIN yang punya fungsi intelijen. Polri, misalnya, melalui Intelijen Keamanan (Intelkam) dan Intel Densus 88. Sedangkan TNI, memiliki Badan Intelijen Strategis (Bais).

"Jadi, yang harus dikerjakan koordinasi dan sinergitas untuk kewaspadaan," jelasnya.

Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, militer di seluruh dunia juga bertugas menghadapi terorisme. Pendekatan hukumnya berbeda dengan kepolisian, lantaran menjadi kejahatan terhadap negara atau publik.

"Penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik. Sehingga, cenderung ditangani Polri semata," katanya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)