logo rilis
Ruang Kebebasan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
06 September 2018, 14:34 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Ruang Kebebasan
ILUSTRASI: Hafiz

INDONESIA telah memilih demokrasi sebagai sistem politik bernegara. Dalam sistem pilitik demokratis, kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi politik memiliki ruang yang sangat luas. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Batasan kebebasan itu hanyalah hukum. Selagi tidak ada hukum yang dilanggar dalam mengekspresikan aspirasi, maka ia berhak mendapatkan jaminan keamanan. 

Pihak-pihak lain yang tidak setuju dengan ekspresi aspirasi itu harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan fisik. Sebab, mereka juga memiliki ruang yang sama untuk mengekspresikan aspirasi politik yang berbeda, bahkan bertentangan, di ruang yang sama. 

Singkatnya, dalam sistem demokrasi, wacana bisa dan boleh dilawan dengan juga menggunakan wacana. Penggunaan kekerasan dalam menghadapi wacana politik yang berbeda merupakan pelanggaran hukum. 

Perbedaan wacana yang muncul di ruang publik memang berkonsekuensi kepada “kebisingan”. Namun, itu sudah diperkirakan dan justru diidealkan sebagai sarana untuk memunculkan dinamika dan bahkan dialektika untuk melahirkan gagasan-gagasan dan aksi politik baru yang lebih baik dan mampu menjawab kebutuhan kehidupan politik kontemporer. 

Terutama, aspirasi politik karena merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap adanya kekuasaan yang tidak dijalankan secara profesional dan amanah, “kebisingan” itu justru harus dianggap sebagai pendeteksi dini atau semacam alarm agar penyelewengan kekuasaan tidak berlanjut. Ruang publik yang di dalamnya terdapat kritik, bukan penghinaan dan caci maki, menjadi ruang yang akan menghasilkan obat bagi penyelenggaraan negara yang tidak sehat.

Lebih lanjut, perbedaan kepentingan antarindividu apalagi kelompok, memang juga seringkali menimbulkan potensi konflik. Karena itu, diperlukan aparat keamanan dan penegak hukum yang hanya memihak kepada kebenaran. Acuannya adalah aturan main yang berlaku (baca: Undang-Undang). Aparat tidak boleh memiliki kecenderungan kepada salah satu pihak, hanya karena aspirasi atau apalagi sekadar kepentingan politik yang sama. Ia harus mampu mempertahankan diri untuk tetap berada di tengah-tengah dan menjadi titik kesetimbangan di antara kedua entitas politik yang berbeda atau bahkan berseberangan. 

Dengan adanya aparat keamanan dan penegak hukum yang netral dan profesional, maka kritik akan bisa berjalan dan menjadi sarana untuk mengontrol kekuasaan. Jangan sampai pemerintahan yang dibangun dengan sistem demokrasi, kemudian berubah menjadi pemerintahan yang otoriter dan menyeleweng. Atau sistem yang terbangun adalah sistem demokrasi, tetapi perilaku politik yang lahir adalah otoriter. 

Ruang publik bagi kelompok kritis sangat diperlukan, terutama apabila parlemen tidak mampu menjalankan tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, karena kekuatan opoisisi yang sejak awal tidak signifikan, atau awalnya seimbang atau bahkan lebih kuat, tetapi kemudian melemah karena jumlahnya berkurang atau bermasalah, atau tersandra oleh kasus-kasus yang membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kritik yang signifikan. 

Harapan munculnya kritik-kritik yang konstruktif dalam suasana yang demikian hanya ada apabila aparat keamanan memberikan perlindungan kepada rakyat awam untuk membangun wacana di ruang publik. Hal itu juga diperlukan untuk memberikan pendidikan dan penyadaran politik untuk mewujudkan pergantian elite politik, bahkan termasuk di dalamnya pemimpin politik tertinggi, agar muncul yang baru yang lebih baik.
 
Oposisi, baik yang formal di gedung parlemen maupun di jalanan yang disuarakan oleh rakyat awam maupun kelompok-kelompok lain, seperti kaum intelektual dan aktivis, harus terus dan tetap dilindungi selagi oposisi itu termasuk dalam kategori oposisi loyal, yakni oposisi yang kritis terhadap rezim yang memerintah, tetapi tetap loyal kepada negara. 

Mereka harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan ruang publik yang cukup dan aman, agar politik berjalan dengan dinamis dan tidak ada penyelenggara negara yang merasa aman dari kritik apabila melakukan menyimpangan. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengarah kepada kekuasaan yang absolut bisa dihambat dan dicegah. 

Pihak mana pun yang tidak memberikan ruang kepada kebebasan berekspresi, sesungguhnya adalah pihak yang tidak siap berdemokrasi. Dan mereka itulah yang layak dicandra sebagai perusaknya. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID