logo rilis
Rp53 Triliun Anggaran Kemensos 2019 untuk Bansos, Begini Harapan DPR
Kontributor

06 Juni 2018, 15:30 WIB
Rp53 Triliun Anggaran Kemensos 2019 untuk Bansos, Begini Harapan DPR
Mensos Idrus Marham saat menyalurkan Bansos tahun 2018 untuk NTB sebesar Rp1,23 Triliun. FOTO: kemsos.go.id

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial  RI  yang cukup besar pada RAPBN 2019 bisa dirasakan bagi kepentingan masyarakat.

"Yang terpenting bagaimana mempertanggungjawabkannya sampai ke masyarakat. Masih banyak air mata kemiskinan yang belum bergeser dan tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan menuju air mata kebahagiaan," ungkapnya, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Politisi PAN ini juga berharap, anggaran Kemensos 2019 hendaknya mengarah pada upaya menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial dengan menyasar penyebab utamanya melalui program bantuan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan jaminan perlindungan serta pemberdayaan sosial.

"Dengan demikian, program prioritas dan program unggulan benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," papar Ali Taher.

Mensos Idrus Marham menjelaskan prioritas program Kemensos Tahun 2019 terdiri lima poin yaitu pembangunan manusia melalui program pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui  konektivitas dan kemaritiman serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.

Disamping itu pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air dan stabilitas keamanan nasional serta kesuksesan pemilu. Dari lima program prioritas ini tiga diantaranya berkaitan langsung dengan program Kemensos.

Dijelaskan, pada 2018 ini, anggaran Kemensos sebesar Rp41 triliun terdiri belanja bansos Rp36 triliun, atau 89 persen. Pada 2019 sesuai yang tercantum dalam pagu indikatif anggaran Kemensos meningkat menjadi Rp59,344 triliun, bansosnya sebesar Rp53 triliun, atau 90,92 persen.

Sedangkan prioritas nasional, Mensos menyebutkan ada lima yaitu percepatan pengurangan kemiskinan mencakup antara lain penyaluran PKH, bantuan pangan non tunai, KUBE di perkotaan, pesisir, dan perbatasan.

"Ini akan tercermin pada penambahan indeks dari penerima manfaat utamanya PKH," jelasnya.

Prioritas  kedua, lanjut Mensos, rehabilitas sosial orang HIV-AIDS, pemetaan layanan pendidikan berkuatitas, ketiga peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta keempat rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan kelima adalah, peningkatan tata kelola layanan dasar, termasuak sertifikasi pekerja sosial (peksos) akreditasi lembaga kesos dan puskesos.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)