logo rilis

RKUHP, Presiden Kaji Surat Penolakan KPK
Kontributor

05 Juni 2018, 23:00 WIB
RKUHP, Presiden Kaji Surat Penolakan KPK
Presiden RI Jokowi dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). FOTO: Instagram @cakiminzamannow

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo masih menunggu hasil kajian Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengenai surat KPK berisi penolakan masuknya tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Baru kemarin saya lihat, saya terima, baru dalam kajian kita," kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri acara buka bersama dengan Keluarga Besar TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/6/2018) malam.

Sebelumnya KPK mengirimkan lima surat kepada Presiden, Ketua Panitia Kerja (Panja) RKUHP DPR dan Kementerian Hukum dan HAM yang pada prinsipnya menyatakan sikap KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP.

"Nanti setelah selsaai saya sampaikan. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK, sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," tambah Presiden.

Ia pun menugaskan Menkopolhukam Wiranto untuk meneliti surat tersebut.

"Tetapi kajian yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam ini masih dalam proses berjalan sehingga nanti kalau sudah selesai pasti masuk ke meja saya," ucap Presiden.

Surat KPK yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo mengenai keberatan itu tertangal 4 Januari 2017.

"KPK meyakini, tipikor yang diintegrasikan dalam skema kodifikasi dalam RUU KUHP akan menghilangkan kekhususan yang telah diatur dalam Tipikor dan melebur dalam tindak pidana umum (tipidum)," kata ketua KPK Agus Rahardjo dalam surat tersebut.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)