logo rilis
RKUHP Disahkan, 4 Tindak Pidana Khusus Akan Terganggu
Kontributor

04 Juni 2018, 22:08 WIB
RKUHP Disahkan, 4 Tindak Pidana Khusus Akan Terganggu
Korupsi. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah dan DPR diminta menarik pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP), untuk dikaji ulang. Alasannya, empat tindak pidana khusus bakal terganggu bila RKUHP sampai disahkan dan diterapkan.

"Kami rekomendasikan DPR menarik pembahasan Rancangan KUHP itu," kata perwakilan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, di Jakarta, Senin (4/6/2018). Aliansi Nasional Reformasi KUHP terdiri dari ICJR, ICEL, ICW, PKNI, KontraS, dan LBH Masyarakat.

Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut, adalah narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, serta pelanggaran HAM berat. Dia lantas mencontohkan dengan tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut Easter, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kehilangan kewenangan menindak perkara rasuah. Sebab, eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Meski Pasal 729 RKUHP lembaga-lembaga independen tetap berwenang menangani tindak pidana khusus, namun Pasal 723 mementahkannya.

Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu pun mempersoalkan pidana denda yang menurun drastis. Pada draf per 8 Maret 2018, pidana denda pada tipikor lebih kecil dibandingkan UU Tipikor.

Apalagi, Pasal 63 ayat (2) RKUHP menyebutkan, jika pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, maka pidananya tak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan. Sehingga, penjeraan yang dimaksudkan pada UU Tipikor terhadap para terdakwa korupsi tak tercapai.

Pengadilan Tipikor, tambah Easter, juga akan mati suri jika delik korupsi masuk dalam RKUHP. Padahal, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara rasuah.

Kata dia, pidana bagi pelaku percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam RKUHP pun berbeda dengan UU Tipikor. Padahal, pemberatan bagi para pelaku merupakan salah satu kekhususan UU Tipikor.

Tidak ada pidana tambahan uang pengganti, poin lain yang disoroti aliansi tersebut. "Padahal, mekanisme pidana tambahan uang pengganti harus dipandang sebagai upaya pemulihan aset negara (asset recovery), sebagai salah satu bentuk dan kriteria penting dari tindak pidana korupsi," tutup Easter.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)