logo rilis
Rizal Ramli Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Impor Pangan
Kontributor

23 Oktober 2018, 13:27 WIB
Rizal Ramli Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Impor Pangan
Rizal Ramli. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Rizal Ramli yang merupakan ahli ekonom itu mengungkapkan kecurigaannya setelah melihat industri pangan tidak berkembang maju.

"Jadi tadi kami menemui Ibu Basaria Pandjaitan sebagai komisioner ditemani oleh direktur litbang KPK dan direktur penindakan KPK dan beberapa staf yang lain. Kami laporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam impor pangan," katanya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Ia menjelaskan, seharusnya Indonesia sebagai negara tropis bisa menjadi eksportir pangan besar di dunia. Hal ini pun sudah terbukti di negara-negara tropis lainnya seperti Brazil dan Argentina. Brazil dan Argentina merupakan salah satu dari 3 eksportir penghasil gandum dan kedelai di dunia.

"Kenapa indonesia sampai hari ini belum pernah bisa jadi mangkok pangannya Asia bahkan ngasi makan bangsa sendiri susah," tegasnya.

Ia pun menilai penyebabnya ada tiga hal. Pertama, tidak ada grand strategi supaya Indonesia menjadi lumbung pangan Asia. Kedua, Indonesia terlalu fokus pada masalah teknologi yang memang penting, yaitu bibit, irigasi, pest control dan lainnya namun melupakan aspek pricing sehingga negara tidak memiliki kebijakan harga yang menguntungkan petani.

Ketiga, Rizal Ramli menyebut banyaknya oknum pejabat yang kecanduan impor. "Karena tiap kali impor ada rentenya. Ada keuntungan yang besar, yamg dinikmati importir dan oknum pejabat," tegasnya.

Menurut Rizal, banyak kasus-kasus pangan yang sebetulnya bukan kelangkaan akar permasalahannya. Melainkan banyaknya rente yang memainkan impor sehingga membuat adanya rekayasa kelangkaan pangan.

Oleh karena itu ia pun meminta agar KPK menindaklanjuti dengan menemukan adanya kerugian negara dalam hal ini. "Jadi kami minta tadi KPK tidak hanya fokus soal kerugian keuangan negara dalam arti sempit tapi juga kerugian ekonomi negara dan itu di pasal 2 UU tipikor ada kategori bahwa bisa ditindak seandainya ekonomi negara dirugikan," tuturnya.

Sementara itu kuasa hukum Rizal Ramli, Effendi berharap pengaduan ini menjadi kabar baik buat para petani dan petambak garam. Ia menilai dengan adanya laporan dugaan tindak pidana koruosi impor pangan, termasuk beras, garam maka nantinya akan banyak hasil yang dinikmati petani dan petambak garam.

"Sehingga satu-satunya cara kami mphonnpada KPK untuk usut dugaan pelanggaran, dugaan korupsi impor pangan ini," tutupnya.

Editor: Sukma Alam




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID