logo rilis

Rieke Diah Pitaloka, dari Komisi Air Mata ke Komisi Mata Air
Kontributor
Yayat R Cipasang
22 Mei 2017, 14:44 WIB
Rieke Diah Pitaloka, dari Komisi Air Mata ke Komisi Mata Air
Rieke Diah Pitaloka. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

Sosoknya dikenal sebagai newsmaker. Tak afdol pula bila bicara soal buruh tidak mengutip atau mewancarai figur ceplas-ceplos dengan suara cepringnya. Karena 'keluguannya' itu malah masih ada mitra kerja dan juga buruh yang memanggilnya Oneng, sosok lugu dalam serial lawas televisi, Bajaj Bajuri.

Rieke yang komentarnya kerap bikin gerah pengusaha dan juga pemerintah ini namanya makin melambung ketika didapuk menjadi Ketua Pansus Pelindo II. Pansus ini telah menjerat Dirut Pelindo II, RJ Lino sebagai pesakitan. Pansus juga merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri BUMN Rini Soewandi.

Baca Juga

Belakangan ini, Rieke yang sempat menjadi calon gubernur Jawa Barat, tidak lagi berteriak lantang di Komisi IX yang dalam bahasa kelakar dikenal sebagai Komisi Air Mata lantaran lebih banyak menangani dan mengurusi soal kesulitan masyarakat mulai dari soal perburuhan hingga malapraktik di rumah sakit. 

Perempuan berdarah Garut ini beralih tugas di Komisi VI yang termasuk Komisi Mata Air. "Saya menyadari ternyata selama ini saya di Komisi IX hanya menangani masalah hilirnya saja. Padahal kalau mau menyelesaikan masalah harus dari hulunya dan itu ada di Komisi VI," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, pekan lalu. "Akar permasalahannya ada di komisi ini,"  tambahnya. 

Rieke juga menyadari, selama ini pihaknya selalu mendesak swasta untuk menyelesaikan segala macam jenis perburuhan mulai dari soal upah, masalah tenaga alih daya hingga masalah jaminan ketenagakerjaan. 

"Tapi setelah  masuk Komisi VI saya menyadari itu tidak fair. Perusahaan BUMN ternyata tidak lebih baik juga dari perusahaan swasta."

Perusahaan pelat merah yang notabene milik pemerintah atau negara seharusnya memberikan contoh kepada swasta. Bahkan perusahaan BUMN sejatinya harus menjadi garda terdepan dalam soal-soal tata kelola perusahaan dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

"Perusahaan BUMN itu harus rapi dan tertib dulu baru setelah itu kita desak swasta," kata Rieke. 

"Sesulit apapun swasta tidak mendapatkan bantuan atau suntikan anggaran dari pemerintah tetapi BUMN ketika bermasalah atau krisis mereka dapat suntikan dana dari negara. BUMN masih bermasalah dengan  masalah ketenagakerjaan dimana puluhan ribu tenaga alih daya masih menunggu nasib untuk menjadi karyawan."

Namun dalam Hari Buruh Dunia, Rieke mengaku sangat senang karena mendapat kejutan dari salah satu BUMN di negeri ini. Perusahaan pelat merah itu mengangkat sedikitnya 5.000 tenaga alih dayanya menjadi karyawan. 

"Ini sangat menggemberikan berkat perjuangan kita semua dan juga serikat karyawan yang ada di perusahaan itu," ujarnya.

Sebelumnya Rieke tak bersedia mengungkap identitas BUMN yang memberikan kejutan itu lantaran khawatir batal. Namun sejumlah media sudah memberitakan perusahaan yang dimaksud, PT Pos Indonesia (Persero).  

Perusahaan yang berpusat di Bandung ini ternyata bukan hanya mengkaryawankan  5.000 tenaga alih daya tetapi juga akan menambah 5.000 karyawan baru.

PT Pos Indonesia nantinya akan menjadi percontohan bagi BUMN lainnya untuk menghapus tenaga alih daya dan mengalihkannya menjadi karyawan tetap. 

"Menjadi karyawan tetap itu tidak hanya menguntungkan buruh karena ada jaminan dan kepastian tetapi juga sangat menguntungkan perusahaan karena akan meningkatkan daya saing," kata Rieke yang juga  Ketua Umum Federasi  Pekerja Pelabuhan Indonesia.


#sosok
#rieke diah pitaloka
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)