logo rilis

Revisi UU, Nelayan Harus Tetap Diizinkan Melaut
Kontributor

04 April 2018, 23:43 WIB
Revisi UU, Nelayan Harus Tetap Diizinkan Melaut
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IV DPR RI Nasyit Umar, berharap revisi Undang-Undang (UU) tentang Perikanan, yang tengah dibahas Komisi IV memperbolehkan nelayan melaut di seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Jadi, selama ini ada peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi nelayan sebuah daerah untuk melaut di daerah lain, yakni dengan WPP (wilayah pengaturan perikanan). Inilah yang sering menyebabkan nelayan ditangkap di daerah lain. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena masih di dalam perairan Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap revisi Undang-Undang (UU) Perikanan ini juga meniadakan WPP tersebut. Artinya, nelayan bebas melaut di wilayah manapun selagi masih dalam perairan Indonesia,” papar Nasyit usai RDP Komisi IV DPR dengan Kepala BKD Johnson Rajagukguk di ruang rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini, berharap dalam revisi undang-undang tersebut turut mengatur masalah perizinan bagi nelayan. Pasalnya, selama ini nelayan yang ingin melaut harus mendapatkan izin dari dua instansi terlebih dahulu, yakni izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP.

"Saya berharap, perizinan bagi nelayan khususnya dengan kapal 30 GT (Gross Ton) ke bawah dipersingkat, hanya izin dari satu instansi saja, yakni KKP sebagai salah satu kementerian yang menaungi nelayan," pungkas Nasyit sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)