logo rilis
'Reshuffle' Kabinet, Presiden Tak Minta Pertimbangan KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
17 Januari 2018, 01:25 WIB
'Reshuffle' Kabinet, Presiden Tak Minta Pertimbangan KPK
Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dimintai pertimbangan oleh Presiden untuk melakukan survei kinerja kementerian sebagai rekomendasi mengganti para pembantunya. Demikian disampaikan Juru bicara KPK, Febri Diansyah, merespons wacana perombakan Kabinet Kerja yang dijadwalkan digelar Rabu (17/1/2018) ini.

Meski demikian, ungkapnya, KPK telah melakukan survei secara mandiri guna program pencegahan rasuah. Penelitian tersebut bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). "Survey-survey tersebut, program pencegahan KPK sejak dulu," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (16/1).

Baca: Selain Khofifah, Ada Tiga sampai Empat Menteri Direshuffle Jokowi

Kajian itu, jelas Febri, cuma terkait integritas pelayanan publik di tingkat kementerian, baik di pusat sampai kantor wilayah (kanwil) di daerah. Sehingga, tak secara otomatis menilai rapor kerja menteri. "Survey dilakukan untuk memetakan daerah ataupun subjek-subjek yang diteliti," bebernya,

Sebagai informasi, KPK pernah merilis survei serupa pada 2014. Kala itu, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan mendapat rapor merah. Umumnya, hasil survei komisi antirasuah dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja menteri terkait oleh Presiden.

Namun, Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dilakukan sendiri olehnya. Adapun dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Pewarnaan tersebut sebagai penilaian patut diganti atau sebaliknya.


#KPK
#Febri Diansyah
#Reshuffle Kabinet
#Kabinet Kerja
#Jokowi
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)