logo rilis
Rencana Penyederhanaan Rupiah, Perry: Tunggu Arahan Pemerintah
Kontributor
Intan Nirmala Sari
03 April 2018, 17:43 WIB
Rencana Penyederhanaan Rupiah, Perry: Tunggu Arahan Pemerintah
DPR Menetapkan Gubernur BI Dan Deputi Gubernur BI. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo, enggan berspekulasi dan memilih menunggu keputusan pemerintah untuk mengajukan atau tidak Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke DPR tahun ini.

"Sudah dirumuskan dan disampaikan ke pemerintah. Proses selanjutnya, akan menunggu arahan dari pemerintah," ujar Perry usai Rapat Paripurna DPR yang menyetujui penetapan dirinya sebagai Gubernur BI selama lima tahun ke depan di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Rencana redenominasi atau penyederhanaan jumlah digit dalam mata uang rupiah, sudah digulirkan oleh otoritas moneter pada 2010, sejak kepemimpina Darmin Nasution. Kemudian, pada 2013 naskah RUU tentang redenominasi bernama RUU Perubahan Harga Rupiah selesai.

Rencana pengajuan RUU itu kembali bergulir di 2017. Namun, pemerintah masih bergeming untuk mengajukan rencana redenominasi ke parlemen.

"Akan kita sampaikan (masukan soal redemoninasi) ke pemerintah, sebagai bahan masukan saja," ucap Perry yang akan mulai memimpin BI pada 24 Mei 2018.

Pada 2017, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk tidak mengajukan RUU Redenominasi ke DPR karena otoritas fiskal lebih mengutamakan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sementara, Gubernur BI saat ini, Agus Martowardojo sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah mengajukan RUU terkait redenominasi ke DPR. Pertimbangan Agus, pada 2017 kondisi ekonomi dan politik sudah stabil dan kondusif untuk membahas redenominasi.

Menurut BI, diperlukan masa transisi tujuh tahun untuk redenominasi sebelum Indonesia benar-benar memberlakukan pecahan mata uang baru tersebut.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)