logo rilis
Rekomendasi Ulama, Politisi Golkar Sarankan Hal Ini ke Menag
Kontributor
Nailin In Saroh
21 Mei 2018, 10:46 WIB
Rekomendasi Ulama, Politisi Golkar Sarankan Hal Ini ke Menag
Anggota DPR RI, Ace Hasan Syadzily. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Golkar, Ace Hasan Syadzily, mendukung upaya Kementerian Agama yang merekomendasikan 200 nama Mubaligh atau Penceramah Islam. Menurutnya, nama- nama tersebut dikenal mengajarkan Islam yang sejuk dan moderat di masyarakat. 

"Dilihat dari nama-nama itu. saya kira memang mereka adalah ahli agama Islam yang otoritatif," ujar Ace di Jakarta, Senin (/21/5/2018).

Meski begitu, lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini, Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi parameter dan indikator dari nama-nama tersebut sehingga tidak menimbulkan kontroversi baru. 

Sebaiknya juga, sambung dia, Kementerian Agama melibatkan organisasi keagamaan yang selama ini jelas komitmennya terhadap nilai-nilai Kebangsaan seperti MUI, NU, Muhamadiyah dan lain-lain. Juga yang paling penting sebetulnya adalah Perguruan Tinggi Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau IAIN. 

"Perguruan Tinggi Islam inilah yang sebetulnya secara serius menjadi lembaga pendidikan yang secara khusus mempersiapkan dakwah Islam. Di sana ada Fakultas Dakwah. Ada banyak guru besar dan lulusan S3 yang memiliki kualifikasi yang sangat layak," jelas Ace.

Dalam nama-nama itu, kata Ace, jujur tidak ada nama cendikiawan muslim yang selama ini aktif mensyiarkan Islam moderat dan sejuk. Seperti, Prof Komaruddin Hidayat, Prof Azyumardi Azra, Buya Syafii Maarif dan lain-lain. 

"Juga menurut saya harus melibatkan Pesantren-Pesantren, minimal Pesantren yang selama ini dikenal memiliki alumnus yang menjadi mubaligh dan tafaquh fiddin seperti Pesantren Gontor, Tebuireng, Lirboyo, Cipasung dan banyak yang lainnya," paparnya.

Lebih bijak lagi, Ace menyarankan, untuk memilih nama Mubaligh Kementrian Agama menyerahkan kepada organisasi keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, MUI dan lain-lain, serta kepada Perguruan Tinggi Islam dan Pesantren untuk merekomendasikan nama-nama Mubaligin. 

"Peran negara hanya memfasilitasi agar kehidupan keagamaan rukun, damai dan jangan terlalu ikut campur terhadap kehidupan keagamaan," tandasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)