logo rilis
​Reklamasi Jakarta, Anies Ditantang Pidanakan PT KNI
Kontributor

11 Juni 2018, 20:41 WIB
​Reklamasi Jakarta, Anies Ditantang Pidanakan PT KNI
Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyegel 932 bangunan di Pulau C dan Pulau D, dianggap tak cukup. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendesak, Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membongkarnya.

"Sebagaimana dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan," ujar perwakilan KSTJ, Marthin Hadiwinata, melalui keterangan pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Peraturan tersebut, seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002, serta Pasal 18-Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

"Juga mendorong Gubernur Anies untuk juga menerapkan sanksi pidana penjara selama tiga tahun kepada pengembang, karena jumlah bangunan tanpa IMB (izin mendirikan bangunan) yang dibangun luar biasa banyak," imbuh Marthin.

KSTJ mendorong demikian, lantaran Pulau D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI) itu sudah disegel dua kali sebelumnya. Alasannya sama, tak mengantongi IMB.

Pembongkaran, kata Marthin, untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berhenti. "Ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh tegas, bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang," tegasnya.

"Bisa kita bayangkan, apabila setiap orang dapat mendirikan bangunan tanpa IMB, karena mencontoh apa yang terjadi di Pulau D reklamasi," pungkas Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) itu.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)