logo rilis
Refleksi Forhati, Sukseskan Pemilu 2019
Kontributor
RILIS.ID
29 Desember 2018, 09:21 WIB
Refleksi Forhati, Sukseskan Pemilu 2019

Oleh Hanifah Husein
Ketua Presidium Majelis Nasional Forhati 

SEPANJANG tahun 2018, Presidium Majelis Nasional Forhati mencermati, mengkaji dan mendalami seluruh fenomena dan dinamika kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa di seluruh aspek kehidupan termasuk fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini. 

Dari berbagai diskusi yang bersifat terbatas sampai diskusi terbuka yang dilakukan secara formal dan informal, kami melihat, tahun 2018 hampir berlalu dinamis dengan berbagai tantangan yang harus dijawab dengan kesungguhan berjuang. Majelis Nasional Forhati mencatat sejumlah persoalan asasi.

Dari aspek ideologi dan politik, sepanjang tahun 2018 masih berlangsung pembiaran friksi yang mengarah kepada konflik golongan di tengah masyarakat yang terkesan sangat mendiskreditkan umat Islam. 

Pembiaran tersebut berbahaya bagi pemahaman atas hakekat Persatuan Indonesia sebagai ruh integrasi dan integritas nasional. 

Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama karena berkembang secara masif benturan pemahaman tentang hakekat kebangsaan, yang terkesan hendak memisahkan dimensi keindonesiaan dan keislaman. 

Padahal, sejarah menunjukkan, bahwa dimensi kebangsaan yang bertumbuh sejak awal abad ke 20 (sekurang-kurangnya sejak 1905) bertegak di atas esensi nilai keidonesiaan, keislaman, dan kebudayaan yang beragam. 

Dimensi kebangsaan itulah yang tercermin dalam Pancasila yang menawarkan nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan.

Dari aspek hukum dan penegakkan keadilan, sepanjang tahun 2018 terkesan pemerintah belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada penegakan hukum berkeadilan. Kebijakan- kebijakan pemerintah masih terkesan tidak adil dan tebang pilih  dalam memperlakukan masyarakat. Dan penegak hukum cenderung disibukkan oleh praktik-praktik penegakan hukum untuk kasus - kasus tertentu, seperti ujaran kebencian yang multitafsir dan berdampak pada penurunan daya kritis masyarakat dalam berpartisipasi aktif korektif karena saluran aspirasi yang tersumbat dan tidak netral. 

Demikian pula halnya dengan aksi pemberantasan korupsi yang cenderung dilihat masyarakat belum menjangkau akar masalah yang sebenarnya. Kita dapat menyaksikan kasus-kasus keadilan yang terjadi, seolah-olah keadilan adalah milik orang kuat dari sisi apapun.

Dari aspek sosial, sepanjang tahun 2018 masih berlangsung pembiaran atas ketimpangan atau disparitas sosial yang terkait dengan melemahnya kualitas pelayanan pemerintah terhadap rakyat.

Antara lain ditandai oleh krisis dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Setarikan nafas, sepanjang tahun 2018 mengemuka ketidakadilan dalam penyediaan lapangan kerja dan usaha, dan maraknya isu tentang masuknya tenaga kerja asing. Semboyan "Negara Hadir," yang sebelumnya sering didengung-dengungkan oleh para petinggi pemerintahan, nyaris tak terdengar lagi.

Faktanya, negara sering absen dan terlambat hadir dalam berbagai peristiwa, seperti bencana alam, pengerasan primordial, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Juga dehumanisasi melalui pembiaran atas penyimpangan moral seperti tertampak pada berkembangnya LGBT - narkoba - women and child trafficking, serta polarisasi paham keagamaan.

Antara lain Islam Nusantara yang cenderung 'mendomestikkan ajaran Islam dan dalam banyak hal bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang bersifat universal dan kontemporer, sebagaimana dianut oleh sebagian terbesar umat Islam.

Dari aspek ekonomi, sepanjang tahun 2018 berlangsung berbagai persoalan asasi ekonomi. Ini yang menyeret bangsa ke dalam silent crisis yang tidak cukup kuat menghadapi beragam fakta brutal berupa fluktuasi perekonomian dunia. Tentu yang dalam banyak hal menggoyahkan kekuatan moneter, dan berujung pada kondisi perekonomian bangsa secara keseluruhan. 

Pemerintah nyaris tak pernah mengemukakan secara terbuka neraca keuangan negara yang memungkinkan diterbitkan dan diberlakukannya berbagai kebijakan fundamental ekonomi, terutama terkait dengan penanaman modal asing (Foreign Direct Invesment), utang luar negeri pemerintah dan utang swasta yang ditanggung pemerintah. 

Berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terasakan bermanfaat langsung oleh seluruh rakyat, belum juga dapat dirasakan dampak kesejahteraannya. 

Di lapangan justru terjadi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat termasuk penurunan daya beli. Pelemahan rupiah, namun tidak signifikan dengan pengurangan impor, sehingga  defisit transaksi berjalan tetap terjadi.

Dalam berbagai hal, kebijakan yang ditempuh pemerintah terkait langsung dengan layanan publik, cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi.

Antara lain tercermin dalam pemberlakuan e-toll, dan perdagangan voucher pra bayar pulsa telekomunikasi seluler, yang mendegradasi prinsip uang kartal dan uang giral dalam sistem pembayaran dalam bertransaksi sebagaimana diisyaratkan konstitusi. Walaupun berdalih penggunaan teknologi,mengurangi tenaga kerja manusia.

Selaras dengan itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait dengan fiskal dan berbagai kebijakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam, nyaris tidak terasakan dampaknya secara langsung kepada masyarakat.

Sebagaimana pengelolaan anggaran belanja negara yang masih bertumpu untuk alokasi penyelenggaraan pemerintahan, dan belum secara proporsional diperuntukkan bagi belanja pembangunan dan pemberdayaan rakyat. 

Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan dan energi. Rakyat pada umumnya dihadapkan oleh dikotomi meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok dengan menurunnya daya beli. 

Kenaikan harga terjadi sebagai konsekuensi impor bahan pangan dan energi dengan basis dolar, padahal seharusnya pengurangan impor bahan pangan harus dilakukan dengan lahan sawah yang banyak dan luas di Indonesia.

Lebih banyak hal yang berkembang di tengah masyarakat sepanjang tahun 2018 yang harus terus dikritisi, kendati demikian Majelis Nasional Forhati memandang penting beberapa hal yang menjadi komitmen, yang melandasi sikap untuk secara bersungguh-sungguh dan tanpa henti, memperjuangkannya sesuai dengan komitmen Insan Cita HMI.

Pertama, keadilan terhadap perempuan dan anak untuk memperoleh hak hidup yang wajar dan layak sesuai dengan standar hak asasi manusia, khususnya dalam memperoleh rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara proporsional.

Kedua perlakuan adil negara atas kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan baik dalam bentuk ucapan (kata-kata) maupun aksi kekerasan fisik, termasuk pelecehan seksual dari siapapun juga, baik di wilayah domestik (keluarga) ataupun masyarakat.

Ketiga diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas.

Keempat perubahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang lebih melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain dengan menegaskan KDRT sebagai kejahatan kemanusiaan. Forhati memberikan perhatian khusus tentang penegakan hukum terkait KDRT, tidak hanya karena KDRT telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik semata, melainkan karena.

KDRT adalah tindakan kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan kajian yang lebih mendalam sesuai dengan UUD’45 dan nilai-nilai yang kita anut bukan karena kepentingan liberal.

Kelima, penguatan akses kaum perempuan terhadap modal dan mendesak otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia memperluas jangkauan distribusi inklusi keuangan yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Keenam hak kaum perempuan memperoleh perlakuan yang adil dalam mendapat kesempatan kerja, mengembangkan karir, sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalisme, serta mendesak pemerintah untuk menyiapkan rencana pengembangan sumberdaya insani sebagai modal insan bagi bangsa dan negara.

Ketujuh perlakuan adil dan proporsional bagi kaum perempuan dan anak dalam memperoleh hak layanan kesehatan menyeluruh, sebagaimana kaum perempuan memikul kewajibannya kepada negara.

Kedelapan  jaminan bagi setiap keluarga memperoleh pangan yang berkualitas dan berdampak baik terhadap kualitas kesehatan termasuk tumbuh kembang anak sejak usia nol dalam kandungan dan menghapuskan stunting bagi anak.

Kesembilan menstimulasi perempuan untuk menggerakkan masyarakat mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keselamatan anak cucu kita sebagai pewaris tanah air.

Kesepuluh sebagai negara yang berada di Ring of Fire dimana kita meyakiti pasti renta terhadap gempa gunung merapi,tsunami dan lain lain, maka kesiapan teknologi yang menjadi alat peringatan dini dan edukasi kemasyarakatan hars segera diberikan porsi anggaran yang cukup harus segera direalisasikan tahun anggaran 2019.

Dalam pandangan Forhati, tahun 2019 Indonesia akan mengalami fase sejarah baru konsolidasi demokrasi melalui Pemilihan Umum Serentak, yaitu : Pemilihan Umum Presiden - Wakil Presiden; Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD ,Kabupaten - Kota - Provinsi , DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. 

Pemilihan Umum secara serentak tersebut dalam banyak hal menghadapkan rakyat pada kerancuan berfikir, bersikap, dan bertindak selama beberapa detik di kotak suara, dan karena itu memerlukan sosialisasi intens dan edukasi demokrasi kepada masyarakat agar berlangsung secara baik dan benar.

Majelis Nasional Forhati berkomitmen untuk menyukseskan Pemilihan Umum 2019.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID