logo rilis

Redam Hoaks, Politisi PKS Usul Pilkada dan Pilpres Tidak langsung
Kontributor
Tio Pirnando
22 Maret 2018, 21:58 WIB
Redam Hoaks, Politisi PKS Usul Pilkada dan Pilpres Tidak langsung
ILUSTRASI: RILSI.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, sistem demokrasi di mana pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) digelar secara langsung dipilih oleh rakyat, merupakan salah satu yang menyebabkan penyebaran konten berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial semakin marak.

Menurutnya,  untuk menangkal konten-konten hoaks itu agar tidak menjadi bumerang bagi keutuhan bangsa, maka sistem pilkada dan pilres disarankan untuk dikembalikan ke sistem tidak langsung, yakni DPRD, dan MPR yang memilih.

"Jika kita kembalikan pemilihan kepala daerah dan Presiden ke DPRD, dan MPR itu mungkin ada hoaks tapi enggak akan bermanfaat dan kecil sekali dampaknya, bagi publik," kata Nasir, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Nasir menuturkan, upaya pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pihak-pihak yang memproduksi hoaks ternyata tidak mengurangi aktivitas mereka.

Padahal, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selain UU ITE, ada juga dalam di Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri dan lainnya untuk menjerat aktor dibalik yang memproduksi dan menyebarluaskan hoaks ke masyarakat. Namun, sangat disayangkan tak ada perubahan signifikan terkait pengurangan konten hoaks di media sosial.

"Banyaknya aturan itu tetap saja kemudian kita enggak mampu antisipasi itu," ungkap Nasir.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)