logo rilis
Ratusan Rumah di NTT Tak Layak Huni
Kontributor
Kurniati
23 Maret 2018, 11:32 WIB
Ratusan Rumah di NTT Tak Layak Huni
Ilustrasi rumah tak layak huni. FOTO: Instagram/@dedirimba

RILIS.ID, Kupang— Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benediktus Polo Maing, mengemukakan sekitar 340.000 rumah di provinsi berbasiskan kepulauan ini yang dikategorikan rumah tidak layak huni (RTHL).

"Data kami hingga akhir 2016 lalu, masih sekitar 340.000 rumah di provinsi ini yang masih dikategorikan rumah tidak layak huni dan menyebar di setiap daerah," kata Benediktus Polo Maing di Kupang, Jumat (23/3/2018).

Dinas Perumahan dan Pemukiman, kata Polo Maing, juga mencatat angka kekurangan ketersediaan rumah (backlog) sekitar 90.500 unit, sementara backlog dari aspek penghunian sebanyak 2.000 unit rumah.

Mantan Asisten III Setda NTT itu menjelaskan, rumah menjadi salah satu kriteria penting dalam perhitungan angka kemiskinan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara kondisi sebagian besar RTHL itu di antaranya, masih berlantai tanah, tidak memiliki toilet, berdinding dari anyaman pohon dan masih terbuat dari bahan apa adanya.

"Paling tidak ada 14 kriteria standar penentuan angka kemiskinan dari BPS, salah satu yang paling urgen itu soal ketersediaan rumah yang masih banyak dalam kondisi tidak memenuhi standar," kata Polo Maing.

Untuk itu, Polo Maing mengatakan, perlu ada prioritas strategi pembangunan setiap pemerintah daerah di 22 kabupaten/kota yang ada di provinsi ini.

"Tentu dengan dukungan alokasi penganggaran APBD setiap tahun yang cukup untuk pembangunan perumahan yang layak, meskipun secara bertahap sehingga angka RTHL ini terus berkurang," katanya.

Selain itu, katanya, pemerintah setiap daerah juga perlu menyinkronkan programnya dengan program penyediaan rumah yang diadakan pemerintah pusat.

Ia menambahkan, pada intinya harus ada prioritas dan target-target program dari pemerintah setiap daerah untuk memberikan jaminan perumahan secara berkeadilan bagi setiap warga, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)